Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

DJKN Targetkan Percepatan Setifikasi 5.000 Bidang Tanah Tahun Ini

Jakarta, 12/10/2015 Kemenkeu - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terus berupaya menggenjot percepatan sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah. Pada tahun 2015 ini, DJKN menargetkan dapat melakukan percepatan sertifikasi atas lima ribu bidang tanah.

Sebagai informasi, sertifikasi BMN berupa tanah merupakan salah satu tahapan dalam prosedur pengelolaan BMN, yaitu pengamanan hukum. Sertifikasi juga mempermudah proses pengakuan aset, sehingga turut mendukung terwujudnya akuntabilitas pelaporan BMN.

Program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah sendiri telah dilaksanakan pertama kali pada tahun 2013 dengan target sekitar dua ribu bidang tanah. Dari target tersebut, realisasi sertifikasi BMN berupa tanah pada tahun 2013 mencapai 62 persen. Selanjutnya, pada tahun 2014, target ditingkatkan menjadi sekitar lima ribu bidang tanah, dan tercapai sebesar 70 persen.

“Kalau kita evaluasi pelaksanaan sertifikasi dari tahun 2012 sampai 2014, pencapaian targetnya masih belum optimal”, ujar Direktur BMN Chalimah Pujiastuti Rapat Koordinasi dengan 67 Kementerian/Lembaga (K/L) pada Selasa (6/10) pekan lalu di Gedung Frans Seda, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta.

Hal tersebut, lanjutnya, juga menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2011-2014, di mana BPK menyoroti masih adanya tanah pemerintah yang dikuasai K/L yang belum bersertifikat. Namun demikian, ia  menekankan bahwa tujuan utama sertifikasi bukan sekedar untuk menindaklanjuti temuan BPK, tetapi dalam rangka pengamanan aset negara.

Rapat Koordinasi dengan 67 Kementerian/Lembaga (K/L) ini sendiri bertujuan untuk menginventaris permasalahan terkait sertifikasi BMN berupa tanah yang ada, sekaligus untuk mencari solusinya. Hal ini penting, mengingat BMN yang belum bersertifikat berpotensi terjadi sengketa dan berpindah tangan.

Melalui kegiatan ini, DJKN juga menghimbau agar seluruh K/L dan juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebagai pelaksana sertifikasi dapat melakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan unit vertikalnya. Dengan demikian, permasalahan yang timbul pada tahun-tahun sebelumnya dapat segera teratasi.“Kita harus ada kesepakatan bersama, ada satu tekad yang bulat bagaimana menyelesaikan sertifikat aset negara berupa tanah yang belum bersertifikat sampai saat ini,” jelasnya.(nv)