Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

DJP Akan Periksa Kewajiban Pajak BUT Google, Facebook dan Twitter

Jakarta, 07/04/2016 Kemenkeu - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menemukan bukti kuat ada empat unit usaha (berbentuk Perseroan Terbatas, Representative Office, atau orang pribadi), yang sebelumnya tidak mendaftarkan unit usaha tersebut sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT). DJP akan melakukan penelitian serta pemeriksaan atas kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia, dari BUT milik Google, Facebook dan Twitter.


Seperti dilansir dari Keterangan Pers DJP, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) juga telah menetapkan satu badan yang kedudukannya tidak bebas, di mana menjalankan usaha sebagai agen pemasaran jasa kesehatan/ perawatan dari Rumah Sakit di Luar Negeri. Namun, perusahaan tersebut dengan sengaja tidak melaporkan usahanya sebagai BUT untuk menghidari penghasilan kantor pusat di luar negeri ditarik menjadi penghasilan di negeri sumber, dalam hal ini penghasilan yang diperoleh di Indonesia (force of attraction rule).


Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, dalam G20 juga telah disebutkan bahwa ekonomi digital harus ikut memberikan manfaat bagi tuan rumah. “Yang kita tidak mau itu adalah mereka mengabaikan kewajiban bayar pajak di Indonesia, dan hanya menguntungkan negara asal. Dasarnya digital economy di G20, kalau anda mendapat manfaat suatu negara, pajaknya harus datang ke negara tersebut," tegas Menkeu di Kantor DJP, Jakarta pada Rabu (06/04).


Sebagai informasi, pemajakan terhadap WP Luar Negeri dapat dibedakan kepada mereka yang memperoleh atau menerima penghasilan dari: (1) menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia (WP PMA); (2) mengoperasikan anak perusahaan di Indonesia, atau (3) WPLN yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui BUT. (as)