Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

DJP Canangkan 2012 Sebagai Tahun Data


 

Jakarta, 03/02/2012 MoF (Fiscal) News – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mencanangkan tahun 2012 sebagai tahun data. “Pajak itu kan mengawasi sebetulnya. Untuk ngawasin ini kita perlu apa, toolnya? Kita perlu data. Nah, makanya untuk tahun ini akan kita canangkan sebagai tahun data,” jelas Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Amri Zaman saat ditemui di kantornya pada Jumat (3/2).

Pencanangan ini sendiri merupakan salah satu strategi DJP untuk dapat mengawasi penerimaan dengan lebih baik. Dengan pengumpulan data yang lebih baik, menurut Amri, DJP dapat mengawasi Wajib Pajak (WP) dalam mencatat, menghitung, maupun membayar pajak dengan benar. “Dan Alhamdulillah nanti itu sebetulnya ada PP (Peraturan Pemerintah) yang merupakan turunan dari pasal 35A KUP (Ketentuan Umum Perpajakan),” katanya.

Dengan payung hukum yang lebih kuat, WP yang berkelit akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 41 dalam KUP. “Yang untuk aturan atau data apa saja yang akan kita dapatkan dari seluruh instansi, asosiasi, segala macem lah. Dan kalo nanti mereka ga nyerahkan itu ada sanksi di pasal 41 KUP. Itu nanti mereka diberi sanksi cukup besar. Nanti kita lihat sanksinya ya,” jelas Amri. Data WP yang terkumpul sebanyak-banyaknya, akan memudahkan DJP untuk mengamankan angka penerimaan pajak. “Makin banyak saya punya data, nanti akan makin gampang temen-temen untuk mengamankan penerimaan,” pungkasnya. (ikd)