Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

DJPU Gelar Seminar Sosialisasi BMN Sebagai Underlying SBSN

Lombok, 01/11/2013 MoF (Fiscal) News - Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) mengadakan seminar bertajuk "Sosialisasi Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)". Acara diselenggarakan di Bima Ballroom The Santosa Village and Resort, Lombok pada Rabu (31/10).

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alternatif pembiayaan negara, hingga kini cukup menjadi perhatian pemerintah sebagai instrumen yang lebih menjanjikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelebihan yang dimiliki SBSN dibanding instrumen pembiayaan negara yang lain sehingga lebih diminati investor. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Sub-Direktorat Peraturan SBSN dan Evaluasi Kerja Dwi Irianti Hadiningdyah, yang juga membuka acara sosialisasi ini.

"Kelebihan yang ditawarkan antara lain instrumen investasi yang aman, nilai pengembalian dengan rate yang lebih tinggi dibanding deposito dan sesuai dengan syariah," katanya.

Menurut Dwi, SBSN merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperoleh sumber pembiyaan negara agar tidak terjebak pada utang luar negeri. "Melalui SBSN pemerintah lebih mandiri dan tidak hanya bertumpu pada utang luar negeri," katanya. Selain itu, daya tawar yang kuat berada di tangan pemerintah meskipun posisi pemerintah sebagai pihak yang berutang. Hal ini dikarenakan penentuan syarat dan ketentuan yang berlaku ditentukan oleh pemerintah sendiri.

Sosialisasi ini, lanjutnya, bertujuan memberikan pemahaman yang sebenarnya kepada kementerian dan lembaga terkait penggunaan BMN sebagai underlying asset dalam penerbitan SBSN, yang selama ini masih banyak dipahami sebagai penggadaian BMN untuk jaminan utang. Dwi memaparkan, aset negara yang dijadikan underlying adalah nilai manfaat aset. Dengan demikian, aset negara atau barang milik negara yang dijadikan dasar penerbitan aset secara fisik masih berstatus milik negara.

Pemaparan materi dalam seminar ini meliputi pengenalan mengenai pembiayaan negara melalui surat utang dan sukuk, dasar hukum, cara investasi melalui sukuk, proses sebuah aset dijaminkan sebagai aset SBSN hingga SBSN diterbitkan, dan seluk beluk lain tentang sukuk. Tak hanya itu, sosialisasi juga meliputi proses BMN menjadi underlying asset dan syarat suatu aset dapat di-underlying.

Para peserta sosialisasi yang berasal dari perwakilan kementerian/ lembaga dan beberapa unit vertikal Kementerian Keuangan terlihat antusias terhadap materi yang disosialisasikan. Sosialisasi ini merupakan rangkaian kegiatan DJPU di berbagai wilayah di Indonesia dalam rangka edukasi publik kepada Kementerian Lembaga, mahasiswa dan stakeholders dengan berbagai tema penting terkait kebijkan fiskal pemerintah yang berhubungan dengan pembiayaan negara. (fr)