Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

DPR Akui Kemajuan Pelaksanaan APBN 2009

Pemerintah Upayakan Penguatan Ka

 

DPR Akui Kemajuan Pelaksanaan APBN 2009
 

 

 

Jakarta, 30/08/2010 MoF (Fiscal) News - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 untuk dilanjutkan ke sidang paripurna dan disahkan sebagai undang-undang. Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Senin (30/08).

 

''Fraksi Demokrat menyatakan menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 untuk dilanjutkan sebagai undang-undang,'' jelas juru bicara Fraksi Partai Demokrat saat menyampaikan pandangan mini fraksi di Badan Anggaran DPR, Senayan, Jakarta pada Senin (30/08). Persetujuan tersebut juga disampaikan delapan fraksi lainnya.

 

Beberapa fraksi juga mengakui adanya kemajuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009. ''Fraksi PDIP memandang LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) yang WDP (Wajar Dengan Pengecualian)  merupakan langkah awal untuk melanjutkan hal-hal yang masih belum tercapai,'' ujar juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

 

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya terhadap berbagai masukan dan tanggapannya, terutama soal LKPP yang meningkat dari opini disclaimer menjadi WDP. ''Kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada DPR untuk berbagai masukannya, terutama yang terkait dengan LKPP WDP, kami akan berupaya melakukan perbaikan demi perbaikan,'' papar Menkeu menaggapi. (sel)