Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

DPR dan Pemerintah Sepakati PMN Perusahaan Public Private Partnership

Sosialisasikan PMK Nomor 138

 

DPR dan Pemerintah Sepakati PMN Perusahaan Public Private Partnership




Jakarta, 27/09/2010 MoF (Fiscal) News -
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang pengambilan keputusan mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan dana bergulir Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Raker diadakan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (27/09).

 

Menkeu menyampaikan, terkait pemaparan PMN perusahaan public private partnership, pemerintah telah menghubungi isntitusi terkait untuk melakukan pembahasan. ''Kami menyampaikan kami telah melakukan persiapan. Untuk itu, kami harapkan untuk memperoleh persetujuan DPR. Kami juga membuka diri untuk catatan khusus,'' ujar Menkeu.

 

Raker yang dipimpin Emir Moeis ini akhirnya menyepakati PMN untuk PT. SMI sebesar  Rp1 triliun, BLU BPJT sebesar Rp2,3 triliun dan LPEI sebesar Rp2 triliun. ''Dengan tambahan modal ini, diharapkan pembangunan infrastruktur bisa lebih baik lagi,'' ungkap Emir Moeis menyetujui. Namun demikian, PMN untuk PII dan Askrindo serta Jamkrindo masih belum mendapat persetujuan. DPR dan Pemerintah menyepakati untuk membahas beberapa hal terkait perusahaan penjaminan infrastruktur tersebut.(sel)

 

 

1