Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

DPR Sahkan RUU Mata Uang

 

 

Jakarta, 31/05/2011 MoF (Fiscal) News – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mata Uang menjadi Undang-Undang Mata Uang melalui pembicaraan tingkat II/ pengambilan keputusan atas RUU Mata Uang. Pengesahan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Selasa (31/05).

RUU Mata Uang telah dibahas secara intensif dan dilakukan penyempurnaan oleh Panitia Kerja Komisi XI DPR bersama-sama dengan wakil dari Pemerintah. Sebagaimana diketahui, landasan pemikiran mengenai pengaturan mata uang, tidak dapat dilepaskan dari amanat yang terkandung dalam pasal 23B Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.

Menkeu mengakui, meskipun sempat terjadi perbedaan pendapat dalam beberapa pembahasan, namun sejalan dengan semangat kebersamaan untuk menyelesaikan RUU tersebut, pencapaian kesepakatan terhadap substansi krusial RUU Mata Uang akhirnya dapat diwujudkan.

Perwujudan tersebut salah satunya adalah turut sertanya pemerintah sebagai pihak yang akan menandatangani uang kertas Rupiah bersama dengan Bank Indonesia, yang dikeluarkan dan diedarkan mulai tanggal 17 Agustus 2014. Sementara itu, perubahan harga Rupiah atau redenominasi nantinya akan diatur dalam UU tersendiri. "Dan selama perubahan harga Rupiah belum diundangkan, maka perubahan harga Rupiah tidak dapat dilaksanakan," tegas Menkeu.
(sgd)