Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

DPR Sahkan RUU PPKSK Menjadi Undang-Undang

Jakarta, 18/03/2016 Kemenkeu - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK) menjadi Undang-Undang, dalam Rapat Paripurna DPR masa sidang III tahun 2015-2016 pada Kamis Sore (17/03). Pemerintah telah mulai bekerja bersama membahas RUU ini sejak 25 Agustus 2015, dimana pemerintah membacakan penjelasan tentang RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Setelah melakukan serangkaian rapat, pemerintah dan DPR setuju mengganti nama RUU JPSK menjadi RUU PPKSK.


Wakil Ketua Komisi XI M Prakoso menerangkan bahwa semua fraksi telah setuju saat rapat sebelumnya terkait pengambilan keputusan tingkat I. “Semua fraksi dan pemerintah setuju dengan naskah PPKSK untuk dapat diambil keputusan pada tingkat II ini,” katanya. Menurutnya, UU ini ditujukan untuk melengkapi peraturan perundangan terkait pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. “Terutama untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga sendiri-sendiri,” tambahnya.


Dalam UU ini dibentuk pula Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang berfungsi melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan sesuai tugas dan wewenang anggota berdasar UU, dan melakukan protokol manajemen krisis di rapat KSSK. KSSK beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. (as)