Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

DPR Sahkan UU OJK

 

Jakarta, 27/10/2011 MoF (Fiscal) News - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusron Wahid membacakan pandangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas RUU OJK yang telah rampung pada 2011 ini. RUU OJK yang sudah dibahas sejak tahun 2002 tersebut akhirnya dapat disepakati oleh DPR dan pemerintah, dan disetujui oleh seluruh perwakilan DPR yang hadir pada rapat paripurna yang berlangsung hari ini, Kamis (27/10) di Jakarta.

Setelah DPR memberikan pandangan tentang RUU OJK, selanjutnya Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menyampaikan laporan pemerintah tentang RUU OJK. Menkeu menjelaskan, pembentukan OJK merupakan bagian dari reformasi jasa keuangan, yang bertujuan agar pengaturan jasa keuangan di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih integratif, teratur, transparan, dan akuntabel. OJK akan mengawasi perbankan, asuransi, pasar modal dan berbagai jasa keuangan lainnya di Indonesia. “Kedudukan OJK harus independen dan tidak terpengaruh pihak lain,” jelas Menkeu.

OJK sendiri akan dipimpin oleh sembilan dewan komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Mereka memiliki hak suara yang sama sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam setiap pengambilan keputusan. Tata cara pemilihan dewan komisioner dilakukan dengan pembentukan panitia seleksi OJK.

Pemerintah sangat memahami peralihan fungsi dari Bapepam-LK menjadi OJK. Oleh  karena itu, masa transisi harus dilakukan secara hati-hati mulai 31 Desember 2012 untuk Bapepam-LK dan 31 Desember 2013 untuk Bank Indonesia. “OJK diharapkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang menjadi lebih baik lagi,” ujar Menkeu.(ark)