Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

DPR Setuju Perppu No 1 Tahun 2017 Dijadikan Undang-Undang

Jakarta, 25/07/2017 Kemenkeu - Dari hasil dengar pendapat akhir, 9 dari 10 fraksi menyatakan setuju Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dibawa ke pembahasan tingkat II di Paripurna untuk dijadikan Undang-undang (UU). Fraksi-fraksi yang menyetujui di antaranya adalah PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, Nasional Demokrat dan Hanura. Sementara Fraksi Gerindra, menyetujui akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan namun melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Kami pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih atas 10 pandangan fraksi mengenai Perppu No.1 Tahun 2017 mengenai Automatic Exchange of Information (AEOI). Kami berpandangan bahwa seluruh catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tadi adalah suatu catatan yang baik, yang tentu bagi kami merupakan salah satu PR untuk bisa dikerjakan,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) menanggapi pendapat akhir mini fraksi pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI tentang Pendapat Akhir Mini Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta pada Senin, (24/07).

Menanggapi persetujuan dengan catatan dari Fraksi Gerindra, Menkeu menyatakan akan mengakomodasinya melalui proses legislasi. “Kalau yang bisa ditampung dalam RUU KUP ya, nanti kami akan membahasnya di RUU KUP,” jelasnya.

Menkeu berharap dengan disetujuinya Perppu No 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan ini nantinya akan bisa diundangkan untuk memberikan kepastian hukum. “Sebetulnya bukan hanya masalah internasional tetapi lebih di dalam negeri kita juga memberikan kepastian kepada para pembayar pajak yang sudah patuh. Mereka juga akan tenang dan merasa diperlakukan secara adil dibandingkan dengan mereka yang selama ini tidak patuh. Sehingga kita akan menciptakan apa yang disebut rasa keadilan yang lebih baik,” pungkasnya. (ip/nr)