Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (RUU APBN 2019) menjadi Undang-Undang APBN 2019 (UU APBN 2019) di ruang rapat paripurna, DPR, Jakarta, Rabu (31/10).

DPR Setujui RUU APBN 2019 Menjadi Undang-Undang APBN

Jakarta, 01/11/2018 Kemenkeu – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (RUU APBN 2019) menjadi Undang-Undang APBN 2019 (UU APBN 2019) di ruang rapat paripurna, DPR, Jakarta, Rabu (31/10). 
 
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pula bahwa pengelolaan fiskal 2019 semakin sehat, berkualitas dengan risiko yang terkendali.  Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah telah mengelola APBN pada jalur yang tepat.
 
“Dengan seluruh arah, upaya, dan strategi yang akan diambil pada tahun 2019 tersebut, baik pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan, maka pengelolaan fiskal tahun 2019 akan semakin sehat dan berkualitas dengan risiko yang lebih terkendali,” tegas Menkeu.   
 
Bukti bahwa APBN lebih sehat dilihat dari risiko yang lebih terkendali, defisit terjaga pada batas aman dan penarikan utang yang semakin menurun dan dikelola secara transparan. Hal tersebut tercermin antara lain pada defisit APBN 2019 pada kisaran 1,84%, penarikan utang yang semakin menurun serta defisit keseimbangan primer yang terus menurun. Dari sisi utang, Pemerintah akan fokus pada pendalaman dan penguatan pasar obligasi dengan basis investor dalam negeri.
 
“Hal ini tercermin pada defisit APBN tahun 2019 yang terjaga pada batas aman dikisaran 1,84% terhadap PDB atau sebesar Rp296 triliun. Angka ini lebih rendah dari outlook tahun 2018 sebesar 2,12% dari PDB atau Rp314,2 triliun. Defisit APBN tahun 2019 dijaga lebih rendah untuk menciptakan fiscal sustainability, disertai dengan rencana penarikan utang yang semakin menurun dan secara terukur dan dikelola secara transparan, akuntabel dan sesuai standar internasional,” tambahnya.
 
Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa defisit keseimbangan primer yang terus menurun menunjukkan sinyal positif bahwa pengelolaan APBN selama ini telah berada pada jalur yang tepat.
 
Sebagai informasi, DPR dan Pemerintah menyepakati asumsi makro, target pembangunan, serta postur APBN 2019 antara lain berikut: 
• Pertumbuhan ekonomi 5,3%
• Laju inflasi 3,5% 
• Nilai tukar rupiah Rp 15.000 per dollar AS
• Harga minyak mentah 70 dollar per barel
• Lifting minyak 775,000 barel per hari
• Lifting gas setara 1.250.000 barel per hari
• Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.165,1 triliun
• Belanja negara sebesar Rp2.462,3 triliun 
• Defisit sebesar Rp297, 2 triliun atau 1,84% dari Produk Domestik Bruto(PDB)
(btr/ind/nr)