Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menanggapi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada sidang paripurna DPR di Senayan, Jakarta (24/08)

DPR Tanggapi RAPBN 2018

Jakarta, 25/08/2017 Kemenkeu - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menanggapi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 yang diajukan oleh pemerintah pada rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari Kamis (24/08) di ruang Nusantara II, Gedung DPR, Jakarta. Pada rapat ini beberapa fraksi berpendapat target pendapatan negara pada RAPBN 2018 terlalu optimis.

Target peningkatan ekonomi di RAPBN 2018 dari 5,2 persen (tahun 2017) menjadi 5,4 persen di tahun 2018 mendapat dukungan dari beberapa fraksi seperti PDIP dan Partai Golkar. Namun demikian, beberapa fraksi partai seperti Partai Gerindra, PAN, PKB, PKS dan PPP masih menilai bahwa target penerimaan negara sebesar Rp1.878,4 triliun dalam RAPBN 2018 kurang realistis.

Juru bicara Partai Gerindra memprediksi perkiraan kekurangan penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp100 triliun, oleh karena itu pemerintah diminta untuk meningkatkan rasio pajak. "Kami perkirakan akan terjadi shortfall penerimaan perpajakan minimal sebesar Rp 100 triliun. Untuk itu, pemerintah diminta untuk meningkatkan tax ratio," tuturnya.

Sementara itu, juru bicara dari Partai Demokrat menyampaikan bahwa RAPBN 2018 dapat diterima, namun pemerintah perlu mencermati pengelolaan utang negara dan swasta serta bunga utang. (b/nr)