Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

DPR Terima RAPBN 2014 untuk Diundang-undangkan

Jakarta, 25/10/2013 MoF (Fiscal) News – Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat (25/10) menggelar Rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2014. Selaku perwakilan dari pemerintah, hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan M.Chatib Basri beserta jajarannya.

Dalam pembacaan laporan Badan Anggaran (Banggar) mengenai hasil pembicaraan tingakat I RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2014 oleh Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit, ia menjelaskan bahwa Banggar menaruh perhatian pada belanja subsidi energi. Kesepakatan Banggar, ada pemotongan belanja subsidi energi, misalnya subsidi listrik yaitu sebesar Rp25 triliun, khususnya untuk perusahaan yang sudah go public.

"Hasil efisiensi itu akan dialokasi ke belanja kementerian dan lembaga serta infrastruktur," katanya. Pihaknya juga mengungkapkan, sebelumnya dalam Rapat Banggar DPR dan Pemerintah juga telah menyetujui asumsi makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2014. Banggar juga berharap dalam tahun 2014, pengelolaan utang di masa datang dapat dijaga atau diperbaiki, sehingga dapat menyisakan ruang yang besar bagi kasapasitas fiskal, guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, DPR menyetujui dan menerima RAPBN 2014 untuk disahkan menjadi undang-undang. Hal tersebut terlihat setelah seluruh fraksi DPR dalam rapat paripurna, pada Jumat (25/10), menyetujui RUU RAPBN 2014 yang sebelumnya dibacakan oleh Ketua Banggar.

Berikut asumsi dasar makro dalam RAPBN 2014 yang meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, laju inflasi sebesar 5,5 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp10.500 per dolar AS, tingkat suku binga SPN 3 Bulan adalah 5,5 persen, dan harga minyak mentah Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan 105 dolar AS/barel. Sedangkan untuk lifting minyak dan gas bumi (migas) 2,1 juta barel/ hari. Dengan lifting minyak 870 ribu barel/hari, dan lifting gas 1,24 juta barel/hari setara minyak.

Adapun dalam RUU APBN 2014 ini, pendapatan negara dipatok Rp1.667,14 triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.842,45 triliun, sehingga defisit anggaran sebesar 1,69 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Usai mendapat persetujuan dari seluruh fraksi, Wakil Ketua DPR RI Muhammad Sohibul Iman selaku pimpinan rapat paripurna mengatakan dapat menerima RUU APBN 2014 untuk disahkan menjadi undang-undang. "Dengan demikian seluruh fraksi dan anggota dewan telah menyetujui RUU APBN 2014 menjadi undang-undang," katanya. (ak)