Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Dua Arahan Presiden Tanggulangi Pencucian Uang dan Penggelapan Pajak

Jakarta, 22/03/2016 Kemenkeu - Presiden Joko Widodo mengimbau agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC); Badan Narkotika Nasional (BNN); serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggunakan data bersama. Penggunaan data bersama ini terutama dimaksudkan untuk meminimalkan penggelapan pajak, sehingga penerimaan perpajakan dapat meningkat.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang membahas mengenai pencucian uang dan penggelapan pajak pada Senin (21/3) di Kantor Presiden, Jakarta. “Data bersama ini yang akan ditindaklanjuti sebagai tolok ukur untuk melihat objek pajak. Dengan berbagai contoh diberikan data awal, tentunya yang paling utama selain dari Ditjen Pajak adalah dari PPATK,” jelas Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas sebagaimana dikutip dari laman Setkab.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan kepada Menteri Keuangan dan jajaran DJP untuk mengintegrasikan sistem teknologi informasi yang ada. Dengan sistem yang terintegrasi tersebut, rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) diharapkan dapat meningkat. “Dengan sitem IT yang terintegrasi ini, kami meyakini pasti akan juga, Insha Allah akan meningkatkan tax ratio. Karena Tax Ratio kita itu masih sekitar 11 persen,  Bapak Presiden menginginkan dalam waktu ke depan Tax Ratio itu bisa ditingkatkan diatas 12-13 (persen), bahkan sampai 15 persen,” terangnya.

Ia menambahkan, ke depan, sistem perpajakan di dunia akan semakin terbuka, sehingga penggelapan pajak pun akan lebih mudah teridentifikasi. Dengan demikian, saat ini adalah waktu yang tepat bagi para wajib pajak untuk berkoordinasi dengan jajaran DJP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.

Senada, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan, saat ini telah memiliki informasi mengenai rekening Warga Negara Indonesia di luar negeri. Bahkan, pihaknya telah mengidentifikasi baik nama bank maupun pemilik rekeningnya. Uang yang disimpan di luar negeri tersebut, menurutnya, belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak. “Tentunya ini adalah bagian nanti yang kita kejar,” katanya.

Ia berharap, dengan skema pengampunan pajak yang akan diterapkan, rekening tersebut dapat kembali ke Indonesia.(nv)