Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Dua Pertimbangan Utama dalam RUU PPKSK

Jakarta, 18/03/2016 Kemenkeu - Titik berat Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK), terletak pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro menyebutkan bahwa RUU ini didasarkan pada dua pertimbangan utama.


“Pertama, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya system pembayaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif, dan berdampak langsung pada jalannya roda perekonomian,” jelas Menkeu saat membacakan pandangan akhir pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Kamis Sore (17/03).


Kedua, sebagian besar dana masyarakat saat ini dikelola oleh sektor perbankan, khususnya bank sistemik. Oleh karena itu, keberlangsungan fungsi dan layanan utama bank perlu dijaga dari kemungkinan gagal. Selain itu, pemantauan, pemeliharaan dan penanganan permasalahan sistem keuangan juga dilakukan terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan.


Menkeu menambahkan bahwa dalam penanganan krisis system keuangan, Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan akan memegang kendali penuh. “Dalam RUU ini, berdasarkan rekomendasi dari KSSK, Presiden bertindak selaku penentu akhir untuk memutuskan kondisi stabilitas sistem keuangan, apakah dalam kondisi normal atau kondisi krisis sistem keuangan,” tambahnya. Selain itu, Presiden juga dapat memutuskan penyelenggaraan atau pengakhiran program restrukturisasi perbankan, apabila terjadi permasalahan yang membahayakan perekonomian nasional. (as)