Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Dukung Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II, BI Luncurkan Kebijakan Lanjutan Stabilisasi Rupiah

Jakarta, 01/10/2015 Kemenkeu - Seiring dengan paket kebijakan ekonomi tahap II yang diluncurkan pemerintah pada Selasa (29/9) lalu, Bank Indonesia juga meluncurkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah pada Rabu (30/9) kemarin.

Paket kebijakan BI tersebut merupakan lanjutan dari paket kebijakan yang telah diluncurkan pada 9 September 2015 lalu. Pada prinsipnya, paket ini difokuskan pada tiga pilar kebijakan, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, memperkuat pengelolaan likuiditas Rupiah, serta memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valuta asing (valas).

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, selain dengan intervensi di pasar spot, BI juga akan melakukan intervensi di pasar forward. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan di pasar forward.

Sementara itu, untuk memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, BI akan melakukan penerbitan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) 3 bulan dan Reverse Repo SBN dengan tenor 2 minggu. “Penerbitan instrumen operasi pasar terbuka (OPT) tersebut dimaksudkan untuk mendorong penyerapan likuiditas sehingga bergeser ke instrumen yang bertenor lebih panjang,” ungkap Deputi Direktur Departemen Komunikasi BI Andiwiana dalam keterangan resminya pada Rabu (30/9).

Terakhir, untuk memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valas, BI akan menempuh beberapa kebijakan. Pertama, penguatan kebijakan untuk mengelola permintaan dan penawaran valas di pasar forward. Kedua, dengan penerbitan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) Valas. “Penerbitan tersebut akan mendukung pendalaman pasar keuangan, khususnya pasar valas,” tambahnya.

Ketiga, penurunan holding period SBI dari 1 bulan menjadi 1 minggu, untuk menarik aliran masuk modal asing. Keempat, pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada eksportir yang menyimpan Devisa Hasil Ekspor di perbankan Indonesia atau mengkonversinya ke dalam rupiah, sebagaimana telah disampaikan Pemerintah. Kelima, mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi atas penggunaan devisa dengan memperkuat laporan lalu lintas devisa (LLD).

Sinergi Kebijakan BI dan Pemerintah melalui paket kebijakan September II ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas makroekonomi dan struktur perekonomian Indonesia, termasuk sektor keuangan, sehingga semakin berdaya tahan. “Paket kebijakan Bank Indonesia tersebut akan bersinergi dengan paket kebijakan Pemerintah dalam mendukung prospek perekonomian Indonesia yang diyakini akan lebih baik ke depan,” ungkapnya.(nv)