Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Empat Paket Kebijakan Bisa Tekan Angka Pengangguran

Jakarta, 08/11/2013 Mof (Fiscal) News – Pemerintah mengharapkan empat paket kebijakan yang diluncurkan pada Agustus lalu dapat efektif menekan angka pengangguran dan menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri di Jakarta, Kamis (7/11).

Menurutnya, perlambatan ekonomi Indonesia yang diperkirakan sampai akhir tahun hanya akan mencapai 5,6-5,8 persen, memang akan ikut mengerek angka pengangguran. Perlambatan ini dimaksudkan untuk menghindari tekanan dari melebarnya defisit transaksi berjalan (current account).

“Pertumbuhan ekonomi mau diturunin, karena kalau kekencengan transaksi berjalan pasti defisit, makanya kami mengeluarkan paket kebijakan pertama supaya mencegah terjadinya pengangguran,” tandasnya.

Dari data BPS, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 118,2 juta orang atau telah berkurang 3 juta orang jika dibandingkan dengan angka kerja pada Februari 2012 yaitu sebanyak 121,2 juta orang. Jumlah pengangguran terbuka hingga Agustus 2013 sebesar 6,25 persen atau 7,29 juta orang, atau meningkat sebesar 6,14 persen atau 7,24 juta orang dibanding Agustus 2012.

“Angka BPS yang rilis Agustus ini kan sebelum paket dikeluarkan dan memang naik penganggurannya dari 6,1 persen Agustus 2012 jadi 6,25 persen di Agustus 2013. Mudah-mudahan dengan adanya paket yang sudah dikeluarkan maka peningkatan unemployment pada bulan Februari 2013 bisa dicegah,” ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, empat paket yang dikeluarkan pemerintah pada bulan Agustus lalu merupakan salah satu kunci untuk menekan angka pengangguran. Di mana, pemerintah juga terus berupaya untuk menciptakan lapangan kerja dengan menggenjot investasi di dalam negeri.

“Kita harus pertahankan industri-industri yang sudah ada, jangan sampai lay out. Oleh sebab itu kita akan meminimalisir apa saja yang menjadi hambatan perusahaan-perusahaan dan industri tersebut, kalau perlu kita berikan insentif-insentif lainnya,” pungkasnya. (ans)