Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Energi Terbarukan Dapat Insentif Pajak untuk Kecukupan Energi Indonesia di Masa Depan

Jakarta, 07/12/2020 Kemenkeu - Untuk menjadi negara maju, Indonesia terus berusaha meningkatkan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, teknologi dan tidak lupa kecukupan energi termasuk energi terbarukan yang sangat penting di masa depan. Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan fiskal untuk mendukung penyediaan energi terbarukan. Dari sisi pendapatan pemerintah memberikan sejumlah insentif pajak yang dapat dinikmati oleh para pelaku di bidang energi terbarukan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam keynote speechnya pada acara The 3rd Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2020 yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dengan Indonesia Clean Energi Forum (ICEF) secara video conference pada Senin (07/12).

“Ada fasilitas pajak penghasilan yang kami berikan tax holiday, tax allowance untuk berbagai sektor termasuk energi terbarukan, pembebasan PPN atas barang-barang penting untuk energi terbarukan, PPN yang tidak dikenakan atas barang impor untuk kegiatan panas bumi, pembebasan bea masuk untuk energi terbarukan dan juga pengurangan pajak properti sampai dengan 100% pada tahap eksplorasi untuk fasilitas panas bumi,” jelas Wamenkeu.

Selain itu, dari sisi pengeluaran, Kementerian Keuangan menyediakan alokasi anggaran kepada kementerian lain yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (kementerian ESDM) dan juga alokasi anggaran yang diarahkan ke pemerintah daerah berupa transfer ke daerah dan sebagian transfer terkait dengan sektor energi. Selain dari sisi penerimaan dan pengeluaran, kebijakan fiskal juga memberikan dukungan melalui sisi pembiayaan.

“Di sini terdapat sejumlah dukungan yang diberikan oleh APBN misalnya suntikan modal kepada BUMN, juga kemitraan pemerintah dengan swasta dengan berbagai instrumen fasilitas pengembangan proyek, penjaminan. Pemerintah sedang berupaya menghubungkan berbagai wilayah Indonesia. Kepada dana iklim global dan Kementerian Keuangan adalah otoritas nasional yang ditunjuk untuk ini, dan sejumlah inisiatif sudah mulai dilakukan,” ungkap Wamenkeu.

Dalam kerangka dukungan kebijakan fiskal ini, Wamenkeu menambahkan, pemerintah akan dengan senang hati mendengarkan jika ada pembahasan yang dapat memberikan saran kepada pemerintah bagaimana agar dapat lebih komprehensif dalam memberikan dukungan untuk energi terbarukan.

“Lebih penting lagi bahwa ke mana arah yang kita inginkan untuk menuju energi terbarukan itu? Sangat penting untuk menentukan arah, dan saya yakin Dewan Energi Nasional juga ada Rencana Umum Energi Nasional, mari kita lihat, lalu kita bahas bagaimana dari sisi penerimaan, dari sisi pengeluaran dan sisi pembiayaan, dari kebijakan fiskal dapat mendukung itu,” tutup Wamenkeu. (ip/hpy/nr)