Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Festival Iklim 2016: Bukti Komitmen Pemerintah dalam Perubahan Iklim

Jakarta, 09/02/2016 Kemenkeu –  Dalam rangka tindak lanjut komitmen Indonesia pada Conference of the Parties (COP) 21 di Paris, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) sebagai vocal point Pemerintah Indonesia menggelar Festival Iklim dengan tema “Di Bawah 2°C Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Generasi Mendatang”. Acara yang merupakan kerja sama Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia dan UNDP ini diisi dengan seminar, talkshow dan pameran yang melibatkan 75 lembaga.

Sebagaimana dikutip dari laman Badan Kebijakan Fiskal (BKF), acara yang berlangsung selama empat hari di JCC, Senayan, Jakarta ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Duta Besar Norwegia Stig Traavik dan UN Resident Coordinator Douglas Broderick.

Siti Nurbaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa festival iklim tersebut merupakan salah satu kegiatan untuk menyatukan visi bersama antara masyarakat, Pemerintah, CSO, dunia usaha, media dan semua elemen masyarakat dalam rangka melaksanakan agenda perubahan iklim yang tertuang dalam Paris Agreement. Lebih lanjut ia menambahkan, yang terpenting dari semua agenda perubahan iklim yaitu integrasi atmosfir, sehingga segala aktivitas masyarakat Indonesia yang dapat merusak atmosfir harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang penting dari seluruh kegiatan kita itu adalah integrasi atmosfir. Bahwa semua yang kita lakukan akan terimplikasi kepada hal-hal ataupun bahan-bahan perusak atmosfir yang harus menjadi catatan dan pertanggung jawaban kita” ujar Siti.

Tiga agenda utama dalam Festival Iklim kali ini yang pertama adalah penguraian terkait hal-hal yang harus dilakukan oleh Indonesia atas hasil dari kesepakatan di Paris. Agenda kedua yaitu side event yang bertujuan untuk membahasakan agar perubahan iklim dapat lebih mudah dipahami dalam berbagai bahasa, baik bahasa praktisi, limuwan, Pemerintah dan dunia usaha. Terakhir, KLKH ingin memaksimalkan pemahaman perubahan iklim dengan visualisasi dari 56 booth yang salah satunya adalah booth dari BKF, Kemenkeu.

Dalam partisipasinya, Kemenkeu yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan no objection letter untuk entitas nasional yang ingin mengajukan pembiayaan ke lembaga internasional, mengusung tema Green Financing to Create Sustainable Environment. Selain memberikan penjelasan yang komprehensif tentang green financing, Kemenkeu juga menampilkan berbagai kajian yang telah dilakukan oleh Kemenkeu terkait tema tersebut.

COP 21 Paris merupakan pertemuan yang diikuti oleh 200 Negara maju dan berkembang yang menghasilkan Paris Agreement atau Kesepakatan Paris untuk mengurahngi bahkan menghentikan emisi karbon secepat mungkin. Para ahli mengatakan jika laju kenaikan suhu bumi melebihi batas 2 derajat, maka perubahan iklim akan sulit dibendung dan menimbulkan bencana skala besar. Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 mendatang.(BKF)