Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rangkaian saat wawancara dengan salah satu media pada rangkaian kegiatan IMF-WBG Annual Meetings 2017 di Washington DC, Amerika Serikat pada Rabu (11/10).

Fokus Fiskal IMF Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah untuk Menciptakan Ekonomi Inklusif

Washington DC, 12/10/2017 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan fokus International Monetary Fund (IMF) dalam pengelolaan fiskal sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah. Dimana tujuan akhirnya yaitu ekonomi yang bersifat inklusif.

Ada tiga hal jadi fokus IMF dalam laporan Fiscal Monitor 2017, yaitu terkait kebijakan pajak, alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan dan penerapan universal basic income (UBI).
"Jadi yang tadi disampaikan ini sangat sejalan dengan yang selama ini pemerintah dalam menggunakan APBN untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan," ungkap Sri Mulyani di sela-sela rangkaian kegiatan Annual Meetings IMF-World Bank 2017, Washington, Rabu (11/10/2017).

Pertama adalah tentang pajak. Sri Mulyani memastikan proses reformasi masih terus berjalan agar pajak tidak hanya sekadar mengumpulkan penerimaan, namun juga menciptakan keadilan bagi masyarakat.
"Jadi yang (penghasilan) makin tinggi maka lebih tinggi bayar tax-nya, yang income rendah bahkan tidak bayar pajak dan income menengah bayarnya lebih rendah. Jadi fiscal tools dari sisi tax sudah ada di republik ini. Fokus kita adalah bagaimana membuat itu efektif," jelasnya.

Kedua yaitu alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan. Pemerintah telah mematok batas alokasi, di mana pendidikan 20% dari APBN dan kesehatan sebesar 5% dari APBN. Efektivitas dari alokasi dana tersebut juga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar. 
"Infrastruktur yang berkaitan dengan kesehatan sangat penting. Seperti air bersih, sanitasi itu menjadi sangat penting. Krena itu berhubungan erat dengan kualitas pendidikan dan kesehatan, terutama untuk masyarakat miskin.  Karena itu adalah cara paling efektif untuk memotong apa yang disebut siklus kemiskinan antar generasi," kata Sri Mulyani.

Ketiga adalah UBI. Konsep UBI, menurut Sri Mulyani masih menjadi pembahasan banyak pihak. Namun salah satu komponen dalam UBI sudah dijalankan di Indonesia. Adalah tentang social safety net, yang di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH).

 

"Jadi masyarakat kalau dalam posisi income-nya yang masih lemah, dia tidak seharusnya menderita sehingga tidak mampu untuk mengejar ketertinggalan. Jadi program safety net seperti PKH , cash transfer itu dilakukan , supaya mereka itu memiliki kemampuan untuk mengejar," ungkap Sri Mulyani. (mj/mj)