Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Hankam Jadi Fokus Belanja K/L dalam APBN-P 2016

Jakarta, 30/06/2016 Kemenkeu - Anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 dititikberatkan pada belanja pertahanan dan keamanan (hankam). Hal ini dilakukan untuk memperkuat stabilitas keamanan nasional.

“Fokus belanja kementerian/lembaga APBN-P 2016 adalah pada belanja pertahanan dan keamanan, untuk memperkuat stabilitas keamanan,” jelas Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam konferensi pers terkait APBN-P 2016 dan Tax Amnesty pada Rabu (29/06) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta.

Peningkatan pada belanja hankam tersebut, lanjutnya, terjadi karena munculnya dua isu mendesak, yaitu terorisme dan narkoba. Namun demikian, Menkeu memastikan, kenaikan pada belanja hankam tidak akan memengaruhi belanja infrastruktur, karena pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama pemerintah. “Kenaikan di belanja hankam ini jadi bagian dari belanja mendesak, tapi tidak akan memengaruhi belanja ekonomi, karena belanja infrastruktur tetap jadi prioritas,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam APBN-P 2016, anggaran untuk Kementerian Pertahanan mengalami kenaikan Rp9,3 triliun menjadi Rp108,7 triliun, dari sebelumnya Rp99,5 triliun dalam APBN 2016. Selain itu, anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) juga mengalami kenaikan sebesar Rp6,3 triliun, yaitu dari Rp73 triliun dalam APBN 2016 menjadi Rp79,3 triliun dalam APBN-P 2016.

Menkeu menambahkan, kenaikan anggaran belanja juga akan diterima oleh K/L lain yang terkait dengan penanggulangan terorisme dan narkoba. “Yang terima itu nanti selain Kemenhan, POLRI, juga BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), BNN (Badan Narkotika Nasional), BIN (Badan Intelijen Negara), dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penanggulangan terorisme dan narkoba,” ungkapnya.(nv)