Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memotong pita dalam acara ulang tahun pertama pembukaan kantor cabang International Fund for Agricultural Development (IFAD) Jakarta di Hotel Hyatt, Jakarta (08/08)

Harapan Menkeu Terhadap IFAD

Jakarta, 09/08/2017 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan beberapa harapannya pada acara ulang tahun pertama pembukaan kantor cabang International Fund for Agricultural Development (IFAD) Jakarta di Hotel Hyatt, Selasa (08/08). Menkeu berharap IFAD tidak hanya berperan pada pendanaan, namun lebih dapat terjun langsung bekerja sama pemerintah daerah menjangkau ke pelosok tanah air terutama dalam hal membangun tata kelola dan mendorong terciptanya ide-ide bisnis kreatif pemberdayaan masyarakat. IFAD diharapkan dapat menerapkan 'best practice' pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia.

"Bagi Indonesia, isu tentang produktifitas dan pemberdayaan di kawasan pedesaan tidak lagi tentang pendanaan, tapi lebih pada tata kelola dan ide-ide,” ungkapnya.

Kerja sama antara IFAD, pemerintah Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional lainnya diharapkan akan mempercepat tercapainya komunitas dunia yang berdasarkan perdamaian, kemakmuran, dan saling berbagi. Peran IFAD selaras dengan program pemerintah saat ini yaitu pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia.

Lebih lanjut, pada kesempatan yang sama, Menkeu menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II secara umum baik, namun ada beberapa hal yang perlu diwaspadai seperti inflasi yang lebih tinggi dari tahun lalu meskipun masih di bawah 4% dan menurunnya daya beli masyarakat.

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut antara lain dengan mengalokasikan dana sosial (social spending) untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui Dana Desa. Berbeda dengan program-program sebelumnya yang bersifat proyek, Dana Desa merupakan program berkelanjutan. Untuk itu, Menkeu mengingatkan perlunya dibentuk lembaga yang dapat mengelola Dana Desa. (b/nr)