Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Harkonas 2016, Momentum Tingkatkan Kesetaraan Konsumen – Pelaku Usaha

Jakarta, 20/04/2016 Kemenkeu - Sejak 2012, Presiden telah menetapkan tanggal 20 April sebagai Hari Konsumen Nasional (Harkonas). Penetapan ini berdasarkan pada Keputusan Presiden nomor 13 Tahun 2012, dimana pemilihan tanggal 20 April dilatari dari tanggal terbitnya UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Harkonas diharapkan mampu menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan, untuk meningkatkan kesetaraan antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu peringatan Harkonas diharapkan juga mampu mendorong semua pihak untuk mengambil peran aktif dalam mewujudkan konsumen Indonesia yang cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri, serta dengan nasiolisme tinggi menggunakan produk dalam negeri.

Tema Peringatan Harkonas 2016 adalah “Gerakan Konsumen Cerdas, Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri” dengan Sub tema “Konsumen Cerdas dengan Nasionalisme Tinggi Menggunakan Produk Dalam Negeri”.

Hasil pemetaan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia tahun 2015 menunjukkan nilai IKK Indonesia hanya sebesar 34,17, dari nilai maksimal 100. Nilai IKK tersebut menunjukkan bahwa keberdayaan konsumen Indonesia pada umumnya masih berada pada level paham. Artinya, konsumen Indonesia sudah mengenali dan memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen, namun belum sepenuhnya mampu menggunakannya untuk menentukan pilihan konsumsinya serta belum berperan aktif dalam memperjuangkan haknya sebagai konsumen.

 

Dari data yang dilansir melalui Siaran Pers Tim PKP Kemkominfo dan Biro Humas Kemendag, hanya 30% masyarakat yang sudah mengetahui adanya UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebanyak 42% konsumen yang mengalami masalah dalam pembelian dan/atau penggunaan barang/jasa, lebih memilih untuk tidak melakukan pengaduan, dengan alasan utama resiko kerugian tidak besar (37%); tidak tahu lokasi tempat pengaduan (24%); beranggapan prosesnya rumit dan lama (20%).

Perlindungan konsumen merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan perekonomian yang sehat melalui keseimbangan antara perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Hanya melalui keberadaan dan keberdayaan perlindungan konsumen yang memadai, Indonesia mampu membangun kualitas manusia yang berharkat, bermartabat, cerdas, sehat, inovatif dan produktif untuk membawa Indonesia memiliki ketahanan nasional, dan jauh lebih baik lagi berdaya saing di berbagai bidang di kancah dunia. (as)