Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

HIPMI: Pengusaha Pemula Perlu Payung Hukum

Jakarta, 10/06/2013 MoF (Fiscal) News – Pemerintah diminta segera merealisasikan Peraturan Presiden tentang peningkatan, perlindungan dan pemberdayaan pengusaha pemula. Hal tersebut penting, karena akan menjadi payung hukum bagi dunia kewirausahaan dan perekonomian dalam mendukung penciptaan 1 juta lapangan kerja baru. Demikian disampaikan Ketua Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Raja Sapta Oktohary di Jakarta, Jumat (7/6).

Ia mengatakan, payung hukum tersebut nantinya akan mendukung program penciptaan 1 juta lapangan kerja baru yang telah dicanangkan pemerintah dengan memperbanyak pengusaha baru, memperkuat pengembangan dan stabilitas usaha serta menjaga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. “Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kemandirian bangsa dalam komunitas global maupun regional,” urainya.

Menurutnya, kalangan pengusaha pemula saat ini mengalami kendala dalam membuka usaha baru, baik dari segi legalitas, finansial, maupun pasar. Terlebih, birokrasi selama ini sering menjadi penghambat, mengingat perizinan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan cost besar, padahal di negeri tetangga seperti Singapura, perizinan memerlukan waktu yang lebih singkat. “Proses konvensional membuat kita kalah dalam bersaing, makanya harus dipercepat,” jelasnya.

Ia menambahkan, HIPMI sebagai bagian dari dunia usaha memahami tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depannya, di mana Indonesia bersama negara-negara di kawasan ASEAN akan menjadi satu komunitas ekonomi yang disebut Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015. “Pemberlakuan AEC di tahun 2015 akan membuka tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian nasional, di mana AEC 2015 ini akan mendorong penciptaan pasar-pasar baru bagi berbagai produk Indonesia. Tapi jika Indonesia tidak siap, maka dipastikan hanya jadi pasar berbagai produk impor,” pungkasnya.(ans)