Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

IHK September Lebih Rendah dari Perkiraan BI

Jakarta, 06/10/2015 Kemenkeu - Indeks Harga konsumen (IHK) pada September 2015 mengalami deflasi sebesar 0,05% (mtm) atau 6,83% (yoy),atau  lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara, deflasi bulan ini bersumber dari deflasi pada kelompok bahan makanan bergejolak (volatile food), seiring melimpahnya pasokan beberapa komoditas bahan pangan. Selain itu, harga barang yang dikendalikan Pemerintah (administered prices) juga mengalami deflasi. Dengan demikian, inflasi IHK selama Januari-September 2015 tercatat sebesar 2,24% (ytd).


Dari data yang dilansir pada Selasa (06/10), kelompok volatile food mengalami deflasi sebesar 1,25% (mtm) atau secara tahunan mencatat inflasi sebesar 8,52% (yoy), terutama bersumber dari deflasi daging ayam, cabai merah, bawang merah dan cabai rawit. Harga daging ayam yang meningkat dalam tiga bulan terakhir pada bulan ini mengalami koreksi cukup dalam, seiring dengan mulai pulihnya pasokan. Koreksi tersebut juga didorong oleh meredanya permintaan terhadap daging ayam, seiring penurunan harga daging sapi dari bulan sebelumnya yang menyebabkan beralihnya permintaan terhadap daging ayam ke daging sapi (substitusi). Aneka cabai dan bawang merah juga mengalami deflasi, seiring dengan musim panen di beberapa sentra produksi.


Sementara itu, kelompok administered prices mengalami deflasi sebesar 0,40% (mtm) atau secara tahunan mencatat inflasi sebesar11,26% (yoy). “Terutama bersumber dari koreksi tarif angkutan udara pascalebaran serta penurunan harga bensin Pertamax dan Pertalite seiring dengan penurunan harga minyak dunia,” tambahnya.


Di sisi lain, kelompok inti mengalami inflasi sebesar 0,44% (mtm) atau 5,07% (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya. Hal ini terutama bersumber dari kelompok makanan jadi, pendidikan, dan emas perhiasan. BI meyakini bahwa target inflasi 2015 sebesar 4±1% dapat dicapai dengan dukungan penguatan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah. (as)