Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Indonesia Aktif Perangi Tax Haven

Jakarta, 10/09/2013 MoF (Fiscal) News - Dalam konferensi G20, Indonesia berperan aktif dalam pembahasan tentang persoalan Wajib Pajak (WP) yang berusaha mencari manfaat dari negara-negara yang memiliki penawaran pajak rendah (tax haven country) melalui program Base Erosion Profit Shifting (BEPS).

Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri pada Senin (9/9) mengungkapkan, pada pertemuan G20 di St. Petersburg, Rusia pekan lalu, negara-negara anggota G20 yang hadir sepakat memerangi pengemplangan pajak yang banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Negara-negara yang telah dirugikan oleh kebijakan pajak negara tax haven sepakat untuk bersama-sama membuka data pajaknya. "Dibikin sharing, termasuk informasi dan juga aturan. Jadi untuk negara tax haven itu diupayakan untuk tidak lagi bisa dilakukan. Harus ada informasi yang sama, treatment yang sama, supaya tidak ada lagi arbitrase (dengan tax haven countries),” jelasnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam BEPS, sebuah program negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD). BEPS adalah bentuk penyikapan Indonesia dan negara-negara di dunia untuk menghidari wajib pajak yang berusaha mencari manfaat dari negara-negara yang memiliki penawaran pajak rendah (tax haven countries).

Negara-negara anggota G20 juga sepakat untuk membangun informasi dan koordinasi aturan. Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki perjanjian pajak (tax treaty), terutama bagi tax haven countries. Langkah tersebut dilakukan mengingat Indonesia tidak lepas dari praktek BEPS, karena perusahaan multinasional yang melakukan transfer pricing disinyalir juga ada di Indonesia.(ak)