Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Menkeu pada acara Pathways for Prosperity: Multi Stakeholders Group Discussions dengan tema “Rapid Technological Change: Challenges and Opportunities in Indonesia” di Aula Mezanine Kementerian Keuangan, Jakarta

Ingin Jadikan Disrupsi Teknologi Sebagai Kesempatan, Pemerintah Buka Masukan

Jakarta, 20/08/2018 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pemerintah Indonesia terbuka terhadap masukan para pemangku kebijakan untuk perbaikan kebijakan dan peraturan dalam menjadikan disrupsi teknologi sebagai peluang. 

Hal ini disampaikan oleh Menkeu pada acara Pathways for Prosperity: Multi Stakeholders Group Discussions dengan tema “Rapid Technological Change: Challenges and Opportunities in Indonesia” di Aula Mezanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (20/08).

Kesenjangan yang ditimbulkan disrupsi teknologi misalnya hilangnya pekerjaan akibat digantikan oleh robot atau teknologi. Namun, di satu sisi disrupsi teknologi memunculkan peluang baru seperti munculnya Gojek, Traveloka, Buka Lapak dan Tokopedia di Indonesia. Di tingkat dunia, Amazon dan Ali Baba merupakan contoh bahwa teknologi bisa dioptimalkan menjadi suatu peluang. 

Perubahan teknologi dan adanya platform bisnis baru mendesak Pemerintah untuk terus belajar dalam mendesain kebijakan dan peraturan yang adil dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat bagi para pelaku bisnis dan stakeholders terkait.

Oleh karena itu, Menkeu mengapresiasi keterlibatan Pathways for Prosperity Commission on Technology and Inclusive Development dalam membantu Indonesia mengidentifikasi, mengumpulkan, mendiskusikan dan memberikan masukan perbaikan kebijakan publik dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. 

“Untuk itu, hubungan antara seluruh stakeholders menjadi penting untuk bisa membuat formulasi bagaimana negara-negara bisa menyiapkan diri. Belajar dari semua terutama mereka-mereka yang memiliki track record dan competency. Itu akan sangat membantu kita untuk bisa membantu memperbaiki kualitas public policy kita,” pungkas Menkeu. (btr/ind/nr)