Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Ini Bentuk Dukungan Kementerian Keuangan Terhadap Sektor Pariwisata

Jakarta, 27/09/2018 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan pentingnya sektor pariwisata pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian Pariwisata, Kamis (27/09) di Ballroom Hotel Raffles, Jakarta. 
 
Menurut Menkeu, pentingnya sektor wisata bagi ekonomi Indonesia dari sumbangan devisa negara, penciptaan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas lingkungan, hingga transformasi pengelolaan sosial budaya. Untuk itu, Pemerintah berkoordinasi untuk mendesain berbagai kebijakan agar dapat merealisasikan kesuksesan sektor pariwisata.
 
Lebih jauh, ia memaparkan bahwa di dalam APBN telah tercantum dukungan dari berbagai dimensi. Pertama, terkait aksesibilitas. Pemerintah memberi dukungan melalui pembangunan infrastruktur. Mulai dari infrastruktur perhubungan untuk menuju tempat destinasi wisata, penyediaan air bersih, listrik, serta telekomunikasi.
 
Kedua, akomodasi. Pemerintah mungkin tidak melakukan belanja langsung untuk pembangunan hotel tetapi, pemerintah memberikan dukungan melalui BUMN pembiayaan ataupun mendesain kebijakan seperti pemberian insentif pajak.
 
"Jadi, kita bisa membuat masyarakat kita meng-create job, memperbaiki lingkungannya, menciptakan kebersihan tapi kita juga dapat flow of money atau income," terang Menkeu.
 
Selain itu, APBN juga memberikan investasi langsung melalui transfer ke daerah, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Pemerintah daerah setempat dapat membangun jalan, jembatan, sampai fasilitas kesehatan agar dapat memberi rasa aman dan nyaman kepada para turis yang datang ke daerah wisata tersebut.
 
"Pak Arif Yahya menargetkan kita akan mencapai 20 juta wisatawan di Indonesia. Saya rasa itu bukan target Pak Yahya sendiri tapi itu target bagi kita semua untuk menyukseskannya," tutup Menkeu.
 
Di akhir, Menkeu menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan siap mendukung melalui berbagai instrumen yang dimiliki, termasuk BUMN yang berada di bawah Kemenkeu. LPEI, PT. SMI, PT, SMF, dan PT. PII untuk percepatan pembangunan di Indonesia. (mra/ind/nr)