Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Ini Dia Empat Syarat Penyalur KUR

Jakarta, 16/02/2017 Kemenkeu – Pemerintah menyampaikan jawaban dan tanggapan atas pertanyaan dan masukan dari pihak DPR Komisi XI tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Rapat Kerja (raker) pemerintah dengan komisi XI, di Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (14/02).

“Kepesertaan lembaga keuangan dan/atau koperasi simpan pinjam dalam program KUR bersifat sukarela dan tidak wajib. Kepesertaan sebagai penyalur KUR sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang telah diatur pula,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menanggapi salah satu pertanyaan tentang penyalur KUR.

Dikutip dari website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk menjadi penyalur KUR, calon penyalur harus mengajukan usulan kepesertaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) untuk kemudian dinilai tingkat kesehatan dan penilaian kinerjanya.

Setelah mendapat rekomendasi tersebut, calon penyalur harus memenuhi persyaratan online dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Calon penyalur juga harus memiliki kerjasama penjaminan dengan penjamin KUR. Setelah seluruh persyaratan tersebut dipenuhi, calon penyalur dapat melakukan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang turut hadir dalam raker tersebut menyampaikan akan fokus pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). “Tentu Kementerian Keuangan akan fokus mengelola dari sisi sistem informasinya. Kita akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan,” tegasnya.

Raker ini juga dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad. (nr/rsa)