Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Ini Penyebab Sulitnya Persoalan Lahan

Jakarta, 14/06/2017 Kemenkeu – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution menyatakan bahwa persoalan lahan menjadi sulit dikarenakan overlap. Ia memberi contoh pada pertambangan dan kehutanan. “Tumpang tindih dengan hutan, tumpang tindih dengan apalagi, dengan apa? Lima macam misalkan, kemudian siapa yang menang?, ungkap Menko usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/06).
 
Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, ia juga meminta arahan Presiden untuk beberapa hal, terutama kalau lahan tumpang tindih siapa yang harus dimenangkan. “Mana yang duluan dikeluarkan dia yang menang, tapi apa hak begitu? Memang Presiden masih minta coba dikaji dulu deh, jangan nanti sudah maju kemudian terpaksa dirombak lagi,” ungkapnya.
 
Ia mengatakan bahwa hal ini tidak mudah karena pada prinsip terdahulu, kewenangan kementerian soal lahan dijalankan dengan sistem siapa cepat dia dapat. “Memang tidak mudah juga, untuk bilang kementerian ini kewenangannya karena ada prinsip sebelumnya siapa duluan, dia yang menang,” jelasnya.
 
Ia menegaskan bahwa soal tumpang tindih lahan ini harus ada aturan yang kuat karena jika tidak, itu akan menyulitkan kerja Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memetakan lahan di Indonesia. “Ini memang harus ada aturan mainnya, kalau enggak, BIG (Badan Informasi Geospasial) itu enggak bisa menyelesaikannya. Dia bisa bikin peta, tapi kalau sudah tumpang tindih, dari kewenangannya dia akan minta, kewenangannya gimana ini? Mana yang menang,”ungkapnya.
 
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta laporan perkembangan setelah setahun lebih dilaksanakan. “Presiden itu kan minta pertama itu Kalimantan, baru Sumatra, dan lain-lain. Kenapa memilih ini itu, karena persoalannya banyak di situ,” jelasnya. (nr/rsa)