Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Ini Pesan Presiden pada Penyerahan DIPA dan TKDD 2021

Jakarta, 25/11/2020 Kemenkeu - Presiden Jokowi dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 menyampaikan pesan-pesan untuk Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) pada Rabu, (25/11) secara virtual dari Istana Negara.

Dalam APBN Tahun 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun, tumbuh 0,4% dibanding alokasi belanja APBN 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.032 triliun, untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp795,5 triliun.

"Alokasi belanja tersebut untuk memulihkan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Kesehatan misalnya sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan TIK Rp26 triliun, dst," jelas Presiden. 

Ia melanjutkan, secara garis besar, APBN tahun 2021 akan fokus pada 4 hal. Pertama, penanganan kesehatan penanganan Covid, terutama vaksinasi. Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan. Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Ketiga, berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha. Keempat, untuk membangun fondasi yang lebih kuat, pemerintah akan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lain-lain.

Ia berpesan agar APBN 2021 harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi. Bahkan melakukan lelang bisa dimulai sejak Desember 2020 agar di awal Januari program sudah bisa dijalankan.

"Saat perekonomian kita masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak roda ekonomi. Oleh karena itu APBN 2021 harus segera dimanfaatkan, dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita. Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh menteri, pimpinan K/L, kepala Daerah terutama yang memiliki anggaran besar seperti Kemendikbud, Kementerian PUPR, Perhubungan, Pertanian, dan lainnya, daerah juga sama, lakukan lelang sedini mungkin di Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021. Artinya Januari sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA diserahkan," pesannya.

Selain itu, Presiden juga menekankan agar bantuan sosial, awal Januari 2021 juga harus segera diberikan kepada penerima manfaatagar belanja masyarakat dan konsumsi meningkat sehingga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah. 

Presiden menegaskan agar jajarannya bekerja lebih cepat dalam situasi extraordinary ini.

"Kita harus bekerja lebih cepat karena kita dalam kondisi krisis, semangatnya harus beda, semuanya harus extraordinary agar program stimulus ini bisa berdampak dan memberi daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Ia juga minta agar seluruh Menteri dan Kepala Daerah dapat melakukan reformasi anggaran APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan tepat sasaran agar bisa menggerakkan ekonomi baik nasional maupun daerah. Seluruh rupiah yang ada di APBN dan APBD harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.

Ia juga berpesan agar dalam menghadapi ketidakpastian ini, fleksibilitas penggunaan anggaran juga penting namun tetap hati-hati, transparan, dan akuntabel. 

"Tugas kita adalah memecahkan masalah yang ada di bawah. Memecahkan masalah masyarakat, membantu rakyat. Tentu saja kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD," pesannya.

Ia juga menegaskan bahwa pandemi belum berakhir tapi Indonesia akan segera melangkah untuk pemulihan melalui vaksinasi yang diharapkan sudah datang di akhir November atau awal Desember 2020 meski tidak bisa langsung digunakan karena masih menunggu tahapan kaidah saintifik, data science untuk mendapatkan emergency use dari BP POM. 

"Kita harapkan akhir 2020 atau awal Januari 2021 vaksinasi kita bisa lakukan. Kita telah melakukan simulasi, tapi ini juga tidak mudah karena mendistribusikan ke 34 provinsi, 514 kabupaten / kota memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit, karena vaksin memerlukan suhu tertentu (dingin) dengan cooling box, perlu kehatian-hatian," jelasnya.  

Meski tahun 2020 adalah tahun sulit yang tidak mudah dan tahun 2021 masih menghadapi ketidakpastian, namun kecepatan, ketepatan, akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan pemerintah baik di bidang kesehatan maupun bidang ekonomi yang harus segera pulih kembali. (nr/ds)