Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo memberikan keynote speech pada acara Simposium Nasional Profesi Penilai 2018 bertema “Urgensi Undang-Undang Penilai dalam Akselerasi Pembangunan Nasional” yang diadakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) di Hotel Gumaya, Semarang pada Senin (12/11).

Ini Pesan Wamenkeu kepada Masyarakat Profesi Penilai Indonesia

Semarang, 14/11/2018 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo memberikan keynote speech pada acara Simposium Nasional Profesi Penilai 2018 bertema “Urgensi Undang-Undang Penilai dalam Akselerasi Pembangunan Nasional” yang diadakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) di Hotel Gumaya, Semarang pada Senin (12/11). 
 
Pemerintah telah menetapkan slogan "Kerja Nyata bagi Rakyat" sebagai tema utama pemerintahan yang berjalan saat ini. Slogan ini salah satunya terwujud dalam akselerasi proses pembangunan infrastruktur di segala bidang. Proses pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu titik sentral pemerintah saat ini, memiliki keterkaitan yang erat dengan profesi Penilai yang berperan dalam menentukan besaran nilai aset.
 
“Kehadiran profesi MAPPI menjadi bagian ekosistem pemerintahan Indonesia yang turut mengisi kemerdekaan kita dan bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekarang setelah 73 tahun merdeka kita belum optimal untuk mensejahterakan,” ajak Wamenkeu.  
 
Sebagai organisasi profesi dan salah satu sumber daya pembangunan nasional yang harus dikelola secara optimal, setiap anggota MAPPI harus memiliki motive dan mental. Selain itu, MAPPI harus bekerja keras agar dapat membantu tercapainya national goals atau welfare state.
 
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu juga berpesan agar MAPPI profesional dan menjunjung tinggi kejujuran.
 
"MAPPI jangan ada konspirasi kalau ada anggota yang salah, katakan salah, kita harus trust. Kita ingin organisasi yang professional dan inklusif sehingga betul-betul menjadi organisasi yang dibanggakan,”pungkas Wamenkeu. (ip/ind/nr)