Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Ini Postur RAPBN 2017 Hasil Kesepakatan Pemerintah-Banggar DPR

Jakarta, 26/10/2016 Kemenkeu - Selain asumsi dasar ekonomi makro, rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (25/10) juga menyepakati postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Salah satunya, pendapatan negara disepakati sebesar Rp1.750 triliun.

“Pendapatan negara sebesar Rp1.750 triliun, dengan rincian Rp1.498,9 triliun dari penerimaan perpajakan, serta Rp250 triliun dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja yang dilangsungkan di Ruang Rapat Banggar DPR tersebut.

Terkait anggaran pendidikan, dalam RAPBN 2017, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp416,1 triliun. Sementara anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp104 triliun. “Total anggaran pendidikan pada RAPBN 2017 sebesar 416,1 triliun yang berarti rasio terhadap belanja negara yaitu 20 persen, dan total anggaran kesehatan sebesar Rp104 triliun atau 5 persen dari belanja negara,” tambahnya.

Sementara itu, belanja negara disepakati sebesar Rp2.080,5 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.315,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun.

Lebih lanjut Menkeu mengungkapkan, defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) disepakati sebesar 2,41 persen. Oleh karena itu, pemerintah dan Banggar DPR menyepakati pembiayaan RAPBN 2017 sebesar Rp330,2 triliun, yang terdiri atas utang, investasi, pinjaman, penjaminan, dan pembiayaan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Menkeu menyatakan bahwa pemerintah akan memaksimalkan usaha untuk terus menggali potensi penerimaan negara, dengan meningkatkan kinerja ekonomi nasional dan perbaikan reformasi perpajakan. Di sisi belanja, pemerintah juga akan meningkatkan efektivitas pencapaian program prioritas pembangunan, serta melakukan dukungan terahdap pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan.

"Kami berharap hasil pembahasan RUU APBN 2017 akan memberikan manfaat seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia yang kita cintai," harapnya.(nv)