Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Ini Realisasi Kinerja APBN Januari 2020

Jakarta, 20/02/2020 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kinerja APBN di bulan Januari 2020 pada konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) di Aula Djuanda gedung Juanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta pada Rabu, (19/02).  

Ia melaporkan, realisasi penerimaan negara sudah mencapai Rp103,7 triliun atau 4,6% dari target APBN 2020. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 2,3%. PPh Badan (korporasi) juga turun akibat pelemahan ekonomi global seperti isu negatif virus corona. 

"Bulan Januari ini, pendapatan negara masih kontraksi 4,6. Pelemahan ekonomi di 2019 mulai terlihat pada PPh korporasi, mereka melakukan adjustment (penyesuaian) terhadap pembayaran pajak mereka. Kita perlu melihat hingga April. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 2,3% sehingga total perpajakan dan total pendapatan negara kontraksi 4,6%," jelas Menkeu. 

Pada realisasi belanja, sudah diserap Rp139,8 triliun atau 5,5% dari target APBN 2020 dengan kontraksi 9,1% karena frontloading dari Kementerian/Lembaga (K/L) untuk belanja bantuan sosial (bansos) terutama Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.  

"Di sisi belanja, terjadi kontraksi 9,1. Namun kita melihat indikasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) frontloading. Kenapa kontraksi di bulan Januari? Karena tahun lalu memang terjadi frontloading dan tambahan bansos yang cukup signifikan yang dilakukan bulan Januari saja. Untuk tahun ini, perubahan bansos dinormalisir, dibelanjakan untuk 12 bulan. Ini yang menyebabkan perbandingannya tidak apple to apple. Tahun lalu, Januari dibayarkan Januari, tahun ini bansos belanjanya tetap sama tapi dispread 12 bulan, beda skema, dari PKH ke kartu Sembako," paparnya. 

Meskipun belanja K/L masih negatif, namun ada beberapa hal yang positif seperti transfer dana bantuan Operasional (BOS) yang langsung ke rekening sekolah. Tahun lalu, transfer terlihat seperti lebih cepat namun transfernya ke provinsi atau kabupaten, belum tentu ke sekolahnya. Demikian juga Dana Desa, sekarang langsung ke desa, tidak melalui rekening kota atau kabupaten. Ini yang membedakan dampak pada perekonomian, meskipun angkanya terlihat negatif.

Hingga Januari, posisi keseimbangan primer negatif 13,6 dan defisit Rp36,1 triliun atau 0,21% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dibandingkan tahun lalu, defisit 13,6 lebih kecil dibandingkan Rp22,1 triliun. Untuk defisit Rp36,1 triliun, defisit tahun lalu Rp45 triliun. 

Pembiayaan utang sampai Januari adalah Rp68,2 triliun. Lebih rendah hampir separuhnya dibanding tahun lalu. 

SilPa (Sisa Lebih/Kekurangan Pembiayaan Anggaran) menurun ke Rp32 triliun dibanding tahun lalu Rp78 triliun. (nr/ds)