Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Ini Skema KPBU pada Proyek Palapa Ring

Jakarta, 01/03/2016 Kemenkeu - Pemerintah baru saja menandatangani perjanjian kerjasama proyek Palapa Ring Barat, sebagai implementasi Palapa Ring yang masuk ke dalam Proyek Infrastruktur Strategis Nasional, dan dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional. Proyek ini menjadi proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi, dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment.

Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, skema KPBU yang diterapkan dalam proyek Palapa Ring berbeda dengan skema regular. Jika biasanya, dana pemerintah langsung dibayarkan kepada pemenang tender, maka di skema Palapa Ringa, pemerintah mulai melakukan pembayaran saat beroperasinya fiber optic dan tersedianya layanan broadband.

“Kalau skema reguler, misalnya SPAM Umbulan, ada VGF, yang di PMK diatur maksimal 49 persen dari nilai proyek. VGF (dana jaminan) dibayarkan untuk membangun sarana sampai selesai. Sementara di Palapa Ring, pemenang tender mulai kerja sampai selesai. Setelah beroperasi dan bisa diukur kinerjanya, pemerintah baru mulai bayar Availability Payment. Jadi based on availability, kalau service sudah tersedia,” jelas Menkeu.

Nantinya pembayaran yang dilakukan adalah membayar kapasitas internet yang disediakan oleh developer. Dari sisi pemerintah, Menkeu menggangap skema ini tidak memberatkan pemerintah karena pembayaran tidak dilakukan sekaligus. Di sisi lain, pemerintah juga mendapatkan aset Palapa Ring tersebut. “Kita dapat tambahan aset. Semua palapa ring jadi aset. Jadi, duitnya dari developer tapi asetnya punya pemerintah,” jelas Menkeu.(as)