Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kemendikbud, Jakarta (19/07)

Ini Tanggapan Kemendikbud Soal Anggaran Pendidikan

Jakarta, 20/07/2018 Kemenkeu - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menanggapi kritik pengelolaan anggaran fungsi pendidikan dalam penyusunan kebijakan. 

"Intinya kami bertekad untuk mempercepat dan melakukan langkah-langkah yang radikal dalam rangka segera mengejar ketertinggalan kita di sektor pendidikan,"  pada “Rapat Koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia", di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (19/07). 

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memaparkan diperlukan kesadaran untuk mengelola anggaran pendidikan secara profesional dan akuntabel. Ia berpesan agar pejabat Kemendikbud mampu mendefinisikan dan memformulasikan masalah-masalah di sektor pendidikan menjadi rekomendasi yang konkret dan hasilnya memberikan dampak. 

Praktik desentralisasi pendidikan menjadi salah satu hal yang disoroti Menkeu. Salah satunya adalah komitmen alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal 20 persen yang saat ini belum banyak dipenuhi oleh daerah. Daerah yang tidak mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% nanti akan dimungkinkan untuk dikenakan sanksi.

“Uang itu penting, tapi tidak yang paling penting dan menentukan. Harus ada pemikiran bersama untuk menggunakannya. Harus ada akuntabilitas," tutur Menkeu.

Dikutip dari rilis resmi Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, rencana untuk melakukan redistribusi guru sebagai tindak lanjut kebijakan zonasi untuk pemerataan didukung oleh Menkeu. Begitu pula dengan rencana desain ulang terkait tata cara pemberian tunjangan profesi guru agar lebih berdampak pada kualitas pendidikan. (nr/rsa)