Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Ini Upaya Pemerintah Antispasi Perlambatan Ekonomi Global

Jakarta, 26/10/2016 Kemenkeu - Dalam rangka sosialisasi capaian kinerja dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK di bidang ekonomi, para menteri bidang ekonomi Kabinet Kerja menggelar Konferensi Pers pada Selasa (25/10) di Gedung Bina Graha, Jakarta.

Acara dibuka dengan penjelasan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Ia memaparkan, dalam lima tahun terakhir, kondisi ekonomi global mengalami perlambatan, yang berpengaruh pada kondisi ekonomi nasional. “Indonesia mencapai pertumbuhan yang agak lambat pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 Indonesia belum bisa benar-benar keluar dari arus perlambatan ekonomi tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut terutama disebabkan perdagangan luar negeri yang terus mengalami penurunan, bahkan hingga tahun 2016 ini. “Hingga 2016 ini perdagangan luar negeri masih turun, meskipun penurunannya sudah semakin kecil,” katanya.

Dalam menghadapai perlambatan ekonomi tersebut, Pemerintah mengambil beberapa langkah fundamental. Pertama, melakukan realokasi belanja subsidi secara besar-besaran, untuk dialihkan pada belanja yang lebih produktif, yaitu untuk pembangunan infrastuktur, pendidikan dan kesehatan.

Kedua, pemerintah fokus dalam melakukan pembangunan infrastuktur sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial.  Ketiga, deregulasi kebijakan, yang antara lain meliputi cara berinvestasi, izin usaha,  memulai usaha, hingga soal ekspor. "Dari paket paket kebijakan yang dikeluarkan, kita menyederhanakan 204 regulasi.  202 sudah selesai, jadi sudah mencapai 99 persen capaiannya," ungkapnya.

Selain itu, Pemerintah juga membentuk beberapa task force besar, yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga, dengan empat kelompok kerja di dalamnya. Pertama, Task Force Satuan Tugas Efektivitas Percepatan Kebijakan Ekonomi, yang melakukan kampanye dan deseminasi kebijakan. Kedua, Task Force Percepatan dan Penuntasan Regulasi. Ketiga, Task Force Evaluasi dan Analisis Dampak, yang beranggotakan lembaga-lembaga non-pemerintah. Keempat, Task Force Penanganan dan Penyelesaian Kasus.

Ia menambahkan, dengan berbagai upaya pemerintah tersebut, saat ini, Indonesia memiliki stabilitas ekonomi yang tergolong baik. "Stabilitas bagus, ketimpangan membaik. Dari ukuran ekonomi, pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan sesuatu yang memang pas dibutuhkan oleh bangsa ini," pungkasnya.(fir)