Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Ini Upaya Pemerintah Untuk Tingkatkan Kesejahteraan ASN

Jakarta, 25/02/2015 Kemenkeu - Salah satu kebijakan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dilakukan untuk mendukung pemantapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi.

“Termuat dalam salah satu dari sepuluh kebijakan utama belanja negara, di situ disebutkan bahwa kebijakan utama terkait dengan aparatur negara dilakukan untuk mendukung pemantapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, termasuk melalui peningkatan kesejahteraaan aparatur,” jelas Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam Sosialisasi Nasional Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN pada Kamis (25/2) di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta.

Kebijakan utama pemantapan reformasi birokrasi tersebut, lanjutnya, merupakan pernyataan dukungan APBN untuk mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional dan berjiwa melayani sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. “Tujuan mulia tersebut harus diiringi dengan kesejahteraan pegawai ASN, termasuk jaminan perlindungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,” tambahnya.

Dari sisi kesejahteraan, dukungan fiskal selama ini diberikan melalui pemberian gaji, tunjangan, dan manfaat pensiun serta tabungan hari tua. “Bahkan untuk tahun 2016, terdapat inisiatif baru dalam APBN berupa pemberian tunjangan hari raya (THR),” jelasnya. Bagi PNS dan Anggota TNI/POLRI, THR diberikan sebesar satu kali gaji pokok. Sementara, bagi para pensiunan diberikan THR sebesar 50 persen dari pensiun pokok.

Selanjutnya, dari sisi perlindungan, selain perlindungan kesehatan yang selama ini telah diterima oleh pegawai ASN dan keluarganya melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku penyelenggara program, mulai 1 Juli 2015 lalu, pemerintah juga telah menggulirkan dua program perlindungan bagi pegawai ASN, yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

“Kedua program ini diluncurkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara,” jelasnya.(nv)