Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Ini Wejangan Menkeu Kepada Dirjen Kekayaan Negara Baru

Jakarta, 04/07/2017 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik pejabat eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan pada Senin (03/07) di Mezzanine gedung Djuanda I Kementerian Keuangan. Pada jajaran eselon I, Menkeu melantik Isa Rachmatarwata sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara yang menggantikan Sony Loho yang telah selesai menunaikan tugasnya dan memasuki masa pensiun.

Pengelolaan kekayaan negara adalah salah satu inti reformasi keuangan negara. Salah satu tantangan awal yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) satu dekade lalu adalah merintis neraca Republik Indonesia dengan melakukan inventarisasi dan melakukan pembukuan dari seluruh kekayaan negara.  “Saat kita merintis membangun neraca Republik Indonesia, salah satu tugas yang sangat berat dan tantangan yang sangat besar adalah melakukan inventarisasi dan pembukuan dan pendisiplinan dari seluruh kekayaan negara baik itu tertib administrasi, tertib hukum dan tertib di dalam pelaporan,” ungkapnya.

Menkeu berpesan kepada Dirjen Kekayaan Negara ketiga agar dapat membangun fondasi Indonesia yang baru dengan meninjau valuasi dan memperbarui tata kelola kekayaan negara.  “Apa yang sudah dibangun oleh dua Dirjen sebelumnya merupakan pencapaian namun masih merupakan modal awal, karena itu masih perlu disempurnakan,” jelasnya. 

Menkeu mengatakan bahwa masyarakat perlu mengetahui berapa kekayaan negara sesungguhnya. "Semenjak kita melakukan penertiban pengelolaan kekayaan negara, kita melakukan valuasi sehingga mencerminkan nilai sesungguhnya dari kekayaan negara. Kita perlu melihat apakah valuasi pada awal merintis membangun neraca itu mulai dari tata kelola, tata hukum termasuk kemampuan mengelola kekayaan negara perlu diperbaharui sehingga masyarakat Indonesia  tahu berapa kekayaan negara,” jelasnya.

Selanjutnya tantangan yang harus dihadapi Dirjen Kekayaan negara yang baru adalah basis laporan keuangan negara yang berbasis akrual. Apalagi saat ini utang pemerintah mudah sekali jadi sorotan seolah-olah berhutang menjadi keputusan yang tidak berhati-hati dan tidak prudent. "Yang kedua, kita sekarang harus membukukannya tidak hanya berdasarkan cash basis tapi juga akrual. Ini juga supaya bisa menyeimbangkan persepsi kewajiban dalam kekayaan negara sehingga masyarakat memahami, neraca itu tidak hanya kewajiban juga ada sisi kekayaan dan ekuitas atau modal sehingga rakyat bisa melihat dengan berimbang. Tugas Pak Isa sebagai Dirjen Kekayaan Negara adalah menyampaikan kepada masyarakat,” pesannya.

Ia melanjutkan bahwa aset negara harus dikelola lebih optimal lagi sehingga menghasilkan dorongan ekonomi yang positif bagi Indonesia. "Ketiga, negara yang makin maju dan makin makmur salah satu indikatornya adalah aset negara bekerja sangat keras. Negara miskin biasanya aset negaranya malas dan tidur. Orangnya kerja keras. Negara-negara yang maju, biasanya orangnya kerjanya lebih rileks asetnya yang kerja keras. Di Republik Indonesia, negara yang kelas menengah, saya masih menganggap aset-aset negara kita masih belum kerja terlalu keras. Artinya Ditjen Kekayaan Negara harus terus menerus melihat, melakukan komparasi, tidak hanya sekedar membukukan, melaporkan tapi memikirkan secara terus-menerus apakah aset ini the best use-nya seperti yang sekarang? Apakah ada cara untuk menggunakannya secara lebih produktif, secara lebih bermanfaat, lebih berkeadilan sehingga perekonomian kita akan terus mendapat dorongan yang positif,” tambahnya.

Ia ingin DJKN mencetak manajer aset negara yang memiliki cara pandang yang lebih progresif, berambisi untuk mendayagunakan aset negara untuk perekonomian Indonesia. "Banyak sekali aset RI lokasinya strategis, kondisinya tidak optimal. Banyak aset RI yang nilainya tinggi namun valuasinya rendah. Bahkan banyak aset yang menganggur sehingga kita punya ongkos untuk memelihara dan depresiasi namun kita tidak mendapatkan benefitnya. Situasi ini menggambarkan bahwa kita sebagai manajer aset belum cukup pintar. Untuk itu saya minta Pak Isa sebagai pejabat baru untuk membawa cara pandang baru, yang lebih progresif. Saya ingin juga ambisinya tinggi. Tidak pernah kenal lelah dan puas hanya dengan membukukan dan melaporkan aset. Selalu berpikir setiap detik setiap menit the best use dari aset untuk perekonomian Indonesia,” harapnya.

Ia juga berharap pengelolaan aset negara bebas dari konflik kepentingan serta korupsi dan dapat membangun reputasi manajer aset Indonesia setara  dengan manajemen aset terbaik dunia. "Terakhir, saya juga ingin mendengar dan melihat pengelolaan aset negara harus berdasarkan tata kelola yang bebas dari konflik kepentingan dan korupsi dalam bentuk apapun. Dulu mudah sekali aset slip, hilang karena tidak kita bukukan. Banyak hal yang perlu perbaikan. Saya minta Pak Isa tidak segan bertanya kepada Pak Sony apa-apa yang menjadi persoalan. Saya ingin Pak Isa membangun reputasi bahwa Indonesia memiliki manajer aset negara yang setara dengan asset management yang terbaik di dunia,” pungkasnya. (nr/rsa)