Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Inilah Hak-Hak Wajib Pajak Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Jakarta, 12/07/2016 Kemenkeu - Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengakomodasi berbagai hak Wajib Pajak (WP). Hal ini dilakukan untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan, yaitu keseimbangan antara hak negara dan hak warga negara pembayar pajak.

Seperti dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, ada sepuluh hak WP yang telah diakomodasi oleh negara. Kesepuluh hak tersebut yaitu pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Hak ini berarti bahwa jika pembayaran pajak yang dibayar/dipotong/dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, WP memiliki hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Kedua, hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Dalam hal ini, WP memiliki hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Namun demikian, dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang WP dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ketiga, dalam hal atau kondisi tertentu, WP dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Keempat, dengan alasan tertentu, WP dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, baik Pajak Penghasilan (PPh) Badan maupun PPh Orang Pribadi. Kelima, dengan alasan tertentu, WP dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

Keenam, dalam kondisi tertentu, misalnya objek pajak terkena bencana alam, WP dapat mengajukan permohonan pengurangan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutang. Hak pengurangan PBB ini juga berlaku bagi WP yang merupakan anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan. Ketujuh, WP dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/pemungutan PPh.

Kedelapan, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal ini, WP
yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai WP Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.

Kesembilan, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Terakhir, hak untuk memperoleh insentif perpajakan di bidang PPN. Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI yang diimpor maupun yang penyerahannya di dalam daerah pabean oleh WP tertentu. Selain itu, perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti kawasan berikat, berhak mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku. (nv)