Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Izin Pusat Logistik Berikat Tahap I Diberikan Kepada 11 Perusahaan

Jakarta, 11/03/2016 Kemenkeu - Presiden Joko Widodo telah meresmikan pendirian Pusat Logistik Berikat (PLB) pada Kamis (10/3) kemarin di Cakung, Jakarta. Pada tahap pertama ini, izin PLB diberikan kepada 11 perusahaan yang lokasinya tersebar di berbagai daerah dan menimbun berbagai jenis barang pendukung industri nasional.

Ke-11 perusahaan tersebut yaitu pertama, PT Cipta Krida Bahari yang berlokasi di Cakung, Jakarta, yang menimbun barang untuk supporting industri migas dan pertambangan. Kedua, PT Petrosea Tbk., berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang menimbun barang untuk supporting industri migas dan pertambangan. Ketiga, PT Pelabuhan Panajam Banua Taka yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur, menimbun barang untuk supporting industri migas dan pertambangan.

Keempat, PT Kamadjaja Logistics yang berlokasi di Cibitung, Jawa Barat, menimbun barang untuk supporting industri makanan dan minuman. Kelima, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, berlokasi di Karawang, Jawa Barat yang menimbun barang untuk supporting industri otomotif. Keenam, PT Agility International, berlokasi di Halim, Jakarta dan Pondok Ungu, Jawa Barat yang menimbun barang untuk supporting industri personal care/home care.

Ketujuh, PT Gerbang Teknologi Cikarang (Cikarang Dry Port) yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, menimbun barang untuk supporting industri tekstil (kapas). Kedelapan, PT Dunia Express, berlokasi di Sunter, Jakarta dan Karawang, Jawa Barat yang juga menimbun barang untuk supporting industri tekstil (kapas).

Kesembilan, PT Khrisna Cargo International yang berlokasi di Benoa dan Denpasar, Bali, menimbun barang untuk supporting industri kecil dan menengah. Kesepuluh, PT Vopak Terminal Merak, berlokasi di Merak, Banten, menimbun barang untuk supporting industri tekstil sintetis  (bahan kimia). Terakhir, PT Dahana (Persero) yang berlokasi di Subang, Jawa Barat, menimbun barang untuk industri migas & pertambangan (bahan peledak).

Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, pemerintah masih akan memberikan izin PLB kepada perusahaan logistik di seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan. "Pemberian izin PLB kepada 11 perusahaan saat ini baru dalam tahap pertama, ke depan tentunya izin PLB akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan logistik lain yang memenuhi syarat di seluruh wilayah Indonesia," ungkapnya saat acara peresmian PLB.

Ia berharap, fasilitas PLB yang digagas Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memperluas jaringan pasokannya. Dengan demikian, cita-cita besar PLB sebagai hub logistik di Asia Pasifik pun dapat terwujud. "Selamat kepada perusahaan yang telah diberikan fasilitas Pusat Logistik Berikat, semoga dapat dioptimalkan oleh pelaku usaha agar dapat mewujudkan keinginan pemerintah dalam menurunkan biaya logistik nasional," ungkapnya.

Sebagai informasi, PLB adalah gudang logistik multifungsi untuk menimbun barang impor atau lokal, dengan kemudahan fasilitas perpajakan berupa penundaan pembayaran bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta menawarkan fleksibilitas operasional lainnya. PLB merupakan salah satu amanat dari paket kebijakan ekonomi Jilid II yang dikeluarkan  pemerintah untuk menjawab tantangan tingginya biaya logistik nasional yang membuat industri dalam negeri menjadi kurang kompetitif.(nv)