Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Jaga Belanja demi APBN yang Kredibel

Jakarta, 09/08/2016 Kemenkeu - Pemerintah berencana memangkas sejumlah anggaran yang bersifat operasional dan perjalanan dinas yang kurang efisien. Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan dukungannya karena bahwa langkah tersebut diambil dengan tujuan untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Itu memang harus dilakukan karena kita butuh APBN yang kredibel," katanya selepas acara sosialisasi Amnesti Pajak di Bandung, Senin (08/08).


Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melakukan hitungan terhadap pemangkasan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp65 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun. Pemangkasan ini dilakukan karena adanya potensi  penurunan dari penerimaan pajak 2016 yang cukup signifikan.


“Kalau kita hitung-hitung lagi, kita hitung-hitung lagi, kita perkirakan tidak mungkin, ya kita harus realistis dong. Kita tidak usah harus terlalu sangat optimis. Dengan kondisi perekonomian global seperti ini yang bagus memang realistis,” jelas presiden seperti dilansir melalui laman Sekretariat Kabinet pada Selasa (09/08).


Sebagai informasi, Presiden telah menyetujui usulan pemotongan anggaran yang diajukan Menkeu dalam rapat kabinet paripurna 3 Agustus 2016. Nantinya, Menkeu bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas akan terus menyisir belanja K/L yang bisa dikurangi. (as)