Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Jaga Defisit Anggaran, Pemerintah Lakukan Efisiensi Belanja

Jakarta, 16/05/2014 MoF (Fiscal) News - Pemerintah berencana melakukan pengendalian belanja untuk menjaga defisit anggaran tahun 2014 tetap berada dalam batas-batas yang aman. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Askolani di Jakarta, Rabu (13/5).

Ia menjelaskan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2014, pemerintah merevisi sejumlah asumsi makro dengan mempertimbangkan kondisi terkini, misalnya nilai tukar rupiah yang sudah melebihi target Rp10.500 per dolar AS, lifting minyak dan pertumbuhan ekonomi yang meleset. Dokumen RAPBN-P 2014 akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Mei 2014, dan akan dibahas selama satu bulan ke depan. "Jadi perubahan asumsi yang pokok tadi akan kita susun ulang dampaknya ke penerimaan, baik pajak, bea cukai, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Kita juga tinjau ulang belanjanya, seperti subsidi yang akan menentukan postur defisit kita," terangnya.

Pemerintah, lanjutnya, juga akan mengendalikan defisit anggaran pada batas-batas yang aman. Untuk mencapai hal tersebut, maka pemerintah dimungkinkan untuk melakukan pengendalian belanja. "Kemungkinan dilakukan pemerintah di tahun 2014 ini, kita tunggu tanggal 20 (Mei 2014)," urainya. Lebih lanjut ia memaparkan, efisiensi pos anggaran akan menyasar pada belanja barang dan belanja sosial. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pengendalian terhadap belanja subsidi, sehingga tidak melebihi targetnya.

Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan pemerintah juga akan menyasar efisiensi pada komponen honor. Pemangkasan belanja dapat dilakukan mulai dari komponen honor pegawai, perjalanan dinas, serta bantuan sosial umum. "Masing-masing K/L (kementerian/lembaga) pengendalian (belanja) akan diberikan guidance, belanja mana saja yang bisa dihemat, termasuk bansos (bantuan sosial). Kita tidak bisa sepihak, harus bottom up. Kalau kita (Kementerian Keuangan) memotong sepihak, maka bisa mengganggu kinerja," pungkasnya.(ans)