Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Jumlah yang Dikelola Meningkat, Pemerintah Sempurnakan Aturan Pengelolaan BMN

Jakarta, 02/11/2015 Kemenkeu - Perubahan paradigma pengelolaan aset ditandai dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dengan paradigma baru tersebut, pemerintah berhasil meningkatkan kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dari tahun ke tahun.

Namun, dengan meningkatnya jumlah BMN yang dikelola, yakni dari senilai Rp323,5 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp1.960,4 triliun pada tahun 2014, pemerintah pun merasa perlu menyempurnakan aturan yang ada.

“PP Nomor 6 tahun 2006 telah membawa perubahan dalam pengelolaan BMN. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya jumlah BMN yang dikelola serta berkembangnya permasalahan pengelolaan BMN, terdapat hal-hal yang belum diatur dalam PP tersebut,” ungkap Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga tahun 2014 di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (2/11).

Oleh karena itu, pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006. Menkeu menambahkan, PP Nomor 27 Tahun 2014 merupakan tonggak baru bagi pengelolaan BMN yang lebih baik. 

Lebih lanjut ia mengungkapkan, paradigma baru pengelolaan BMN dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 meliputi pengaturan perencanaan kebutuhan BMN, pengenaan beban pengelolaan (capital charge) atas penggunaan BMN oleh K/L, penyederhanaan birokrasi pengelolaan BMN, pemanfaatan BMN untuk infrastruktur, asuransi atas BMN, dan penerapan indeks kinerja atas pengelolaan BMN pada K/L.

“PP ini menyiratkan adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi nyata pengelolaan BMN bagi kemakmuran rakyat melalui transformasi dari asset administrator menjadi asset manager,” katanya.