Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kantor Perwakilan OECD di Indonesia: Dorong Kolaborasi Penelitian & Kajian Kebijakan Publik

Jakarta, 09/09/2013 MoF (Fiscal) News – Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) diminta untuk dapat menjembatani komunikasi dan informasi yang berkualitas dan tepat, sehingga kajian kebijakan yang dihasilkan relevan dengan perkembangan ekonomi Indonesia, menyusul rencana pendirian kantor perwakilan lembaga kajian ekonomi global itu di Indonesia.  Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri mengharapkan agar OECD di Indonesia dapat mendorong kerja sama berbagai penelitian dan kajian kebijakan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas antara berbagai departemen OECD dan institusi terkait di Indonesia.

“Kantor perwakilan OECD dikehendaki dapat menjembatani arus komunikasi dan informasi yang berkualitas dan tepat sehingga kajian dan penelitian yang dihasilkan relevan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan Indonesia sebagai negara utama di kawasan dan lingkungan negara-negara berkembang,” kata Menkeu dalam siaran pers, Minggu (8/9).

Harapan Menkeu tersebut disampaikan menyusul penandatanganan perjanjian pendirian kantor perwakilan OECD di Indonesia yang dilaksanakan di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di St. Petersburg, Rusia, Kamis (5/9). Penandatangan dilakukan oleh Menkeu dan Sekjen OECD Angel Gurria.

Pendirian Kantor Perwakilan OECD merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Kerangka Kerjasama atau FCA, RI – OECD yang telah dilakukan pada tanggal 27 September 2012. FCA dimaksud mencakup berbagai agenda, diantaranya penelitian dan kajian di bidang kebijakan makro-ekonomi, reformasi struktural, pertanian, pendidikan, investasi, perpajakan, edukasi keuangan, manajemen dana pension, anti korupsi, pembangunan, dan persaingan usaha. (nic)