Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kawasan Ekonomi Khusus, Salah Satu Fokus Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VI

Jakarta, 06/11/2015 Kemenkeu - Salah satu fokus pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VI yang diluncurkan pada Kamis (5/11) kemarin adalah menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Selama ini, pengembangan KEK dinilai belum memenuhi harapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, yakni untuk menciptakan kawasan-kawasan yang menarik sebagai tujuan investasi (foreign direct investment) dan sebagai penggerak perekonomian di wilayah-wilayah yang selama ini belum berkembang.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, hal tersebut antara lain ini disebabkan belum ditetapkannya insentif dan kemudahan investasi di KEK. Oleh karena itu, melalui Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VI ini, pemerintah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi KEK.

Berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut antara lain pemberian tax holiday atau tax allowance Pajak Penghasilan (PPh); pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); keringanan tarif kepabeanan; kemudahan kepemilikan properti bagi orang asing/badan usaha asing di KEK; pengurangan pajak pembangunan dan pajak hiburan bagi kegiatan utama pariwisata.

Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan di bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan, dan perizinan. Berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, dalam PP tersebut, pemerintah juga menetapkan delapan KEK, yaitu Tanjung Lesung, Banten; Sein Mangkei, Sumatera Utara; Palu, Sulawesi Tengah; Bitung, Sulawesi Utara; Mandalika, Nusa Tenggara Barat; Morotai, Maluku Utara; Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan; dan Maloi Batuta Trans Kalimantan, Kalimantan Timur.

Penerbitan PP tersebut, lanjutnya, bukan sekedar menjadikan KEK sebagai kawasan berbagai insentif, melainkan juga mendorong pengembangan dan pendalaman klaster industri berbasis sumber daya lokal yang dimiliki oleh masing-masing wilayah di sekitar KEK. “Kebijakan deregulasi yang dikeluarkan diharapkan bisa memberikan kepastian, sekaligus memberi daya tarik bagi penanam modal, serta memberikan kesempatan kerja dan memberikan penghasilan bagi para pekerja di wilayah masing-masing,” jelasnya pada Kamis (5/11) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Selain itu, PP ini juga akan mendorong keterpaduan upaya menciptakan iklim investasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan PP ini akan efektif apabila pemerintah daerah setempat juga berkomitmen untuk memberikan fasilitas daerah yang diperlukan.(nv)

 

Informasi terkait: Infografis Paket Kebijakan Ekonomi VI