Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kebijakan BBM Diharap Utamakan Kesehatan Fiskal dan Kuota BBM Bersubsidi

 

 
Jakarta, 08/04/2013 MoF (Fiscal) News – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal(BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwapengambilan keputusan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bukan dilandasi keunggulanatau kelemahan opsi yang ada. 
 
“Keputusan yang akan diambil, saya kira bukan berdasarkeunggulan atau kelemahan dari setiap opsi yang saat ini muncul di media massa,” ujarnyapekan lalu. 
 
Bambang menekankan bahwa apapun opsi yang akan diambil oleh pemerintah nantinya harusdipilih kebijakan yang paling memungkinkan untuk bisa menjaga kuota BBM bersubsidi. 
 
“Jadi yangpenting itu harus menjaga angka 46 juta kiloliter dan tentunya menjaga fiskal kita, itu sajaintinya,” jelasnya.
 
Seperti diketahui bahwa kuota volume BBM bersubsidi diprediksi dapat mencapai 53 juta kilo literapabila tidak ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan konsumsi BBM, yang jumlahnyamakin meningkat. Peningkatan volume tersebut akan membebani anggaran. Sejumlah opsi yangmuncul untuk mengatasi hal itu antara lain membatasi konsumsi BBM bersubsidi, kenaikan hargaBBM bersubsidi, penggunaan BBM jenis baru RON 90, dan lain sebagainya.
 
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah mengatakandiperlukan kebijakan BBM yang dapat menyelamatkan fiskal sekaligus sejalan dengan upayapengentasan kemiskinan. 
 
"Jangan sampai kebijakan yang kita ambil di satu sisi menyelamatkanfiskal tetapi di sisi lain rakyat miskin semakin banyak," kata Firmanzah. Ia mengatakan kebijakankenaikan BBM bersubsidi secara langsung akan mendorong inflasi dan menyebabkan pelemahandaya beli masyarakat. Saat ini, kata dia, pemerintah sedang mengkaji dengan cermat kebijakanBBM yang akan diambil. (nic)