Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kebijakan Biofuel dan Implementasi PPh Impor Netralisir Dampak Larangan Ekspor Mineral Mentah


Jakarta, 10/12/2013 MoF (Fiscal) News – Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri optimistis ekspor mineral akan tetap meningkat apabila implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diterapkan. “Pada 2015, ekspor olahan akan naik cukup signifikan, kalau sekarang angkanya sekitar 4,9 miliar dolar (AS), maka pada tahun 2015 mungkin naik mendekati 9 miliar dolar,” kata Menkeu, Jumat (6/12).


Menkeu menambahkan, larangan ekspor mineral mentah memang akan berdampak pada perdagangan Indonesia.  Kondisi tersebut diprediksi dapat mempengaruhi neraca perdagangan tahun depan. Namun, Menkeu optimistis ekspor mineral yang diproses akan mengalami peningkatan. “Akan ada pergeseran dari yang unprocessed menjadi processed,” kata Menkeu.


Menkeu mengakui, pergeseran ekspor mineral dari unprocessed menjadi processed akan memakan waktu. Namun, beberapa kebijakan pemerintah masih akan dapat mendorong eskpor. Kebijakan tersebut antara lain kebijakan biofuel yang diimplementasikan pada 2014. "2013 ini efeknya hanya sekitar 200 juta dolar AS, tapi di 2014 kita berharap sekitar 4 miliar dolar AS penurunan impor migas karena policy ini fully enacted. Jadi kehilangan dari yang unprocessed itu satu bisa dikompensasi dari itu," kata Menkeu.


Selain biofuel, kebijakan lain yang dapat mendorong ekspor adalah implementasi Pajak Penghasilan (PPh) impor pasal 22. Menkeu optimistis, PPh impor akan mengurangi impor dalam jumlah yang cukup signifikan. "Sudah ada 4 miliar dolar AS saving dari biofuel, sudah ada 3 miliar dolar AS saving dari impor PPh. Jadi kita dapat sudah 7 miliar dolar AS, sehingga dampaknya pada trade deficit sudah bisa netral," Jelas Menkeu.(nic)