Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kebijakan Fiskal dengan Prinsip Keadilan dan Pemerataan untuk Kemakmuran Rakyat

Jakarta, 26/10/2021 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terdapat satu nilai yang penting dalam Islam yang diimplementasikan dalam desain kebijakan fiskal yaitu menciptakan keadilan dan pemerataan sehingga kemakmuran dapat dirasakan seluruh masyarakat.

“Kita akan menggunakan instrumen kebijakan agar dapat menciptakan kebutuhan dasar secara lebih adil. Semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kebutuhan dasar dan membuat mereka kemudian memiliki kemampuan untuk hidup sepenuhnya dengan memfasilitasi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang produktif dan bermartabat,” kata Menkeu dalam Ministerial Talk Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-20, Selasa (26/10).

Dalam konteks kebijakan fiskal, Menkeu mencontohkan ketika pemerintah memberikan perlindungan sosial melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Program ini bertujuan agar masyarakat miskin dan rentan mampu bertahan dari dampak pandemi Covid-19.

“Dalam situasi Covid, kebijakan fiskal memberikan dukungan luar biasa bagi masyarakat miskin dan rentan. Bahkan selama situasi non-Covid, pemerintah juga menggunakan fiskal tools dengan mengalokasikan anggaran yang sangat progresif, terutama untuk yang paling miskin,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan pemerintah memberikan berbagai bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, diskon listrik, bantuan kuota internet, hingga bantuan subsidi upah bagi pekerja.

“Berbagai bantuan ini sebagai salah satu cerminan dan implementasi yang sangat jelas dari apa yang disebut sebagai prinsip keadilan, prinsip kesetaraan yang menggunakan sumber daya pemerintah agar kita dapat memberikan dukungan untuk masyarakat yang paling rentan dan miskin,” kata Menkeu.

Prinsip keadilan juga diterapkan dalam pembayaran pajak, seperti yang tertuang dalam kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam kebijakan tersebut, masyarakat dengan pendapatan lebih besar akan membayar pajak dengan tarif lebih tinggi.

“Kami mengumpulkan pajak dari orang kaya dan menggunakannya untuk menyediakan jaring pengaman sosial dan dukungan bagi orang miskin dan rentan. Inilah sebenarnya desain atau gagasan keadilan dalam nilai Islam, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Menkeu.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Menkeu meyakini Indonesia mampu terus menahan dampak Covid-19 pada tahun ini dan diharapkan dapat melanjutkan pemulihan pada tahun depan.

“Kami berharap dengan pemulihan ekonomi yang terjadi, kami masih memiliki kemampuan untuk melindungi, terutama yang paling rentan dan miskin,” ujar Menkeu. (dep/mr/hpy)