Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kebijakan Iklim Indonesia Memegang Peranan Penting di Dunia

Jakarta, 26/11/2021 Kemenkeu - Komitmen Indonesia terkait kebijakan iklim sangat penting di dunia, ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara International Conference on Sustainable Finance, Kamis (25/11). Indonesia saat ini menargetkan mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih awal dan menghilangkan penggunaan batubara pada tahun 2040 atau lebih awal.

"Walaupun pemenuhan energi saat ini masih sangat bergantung pada batubara, tetapi Indonesia berkomitmen untuk tidak lagi membangun pembangkit listrik tenaga batubara" jelas Menkeu.

Menkeu menyampaikan bahwa terdapat lebih dari 40 negara yang mayoritas menggunakan batubara sebagai sumber energi, termasuk Vietnam dan Chili, akan mulai mengalihkan penggunaan energi batubara. Tetapi, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang masih harus dikerjakan dan partisipasi dari negara-negara lain di dunia perlu didorong.

Selanjutnya Menkeu juga mengungkapkan mengenai target carbon net sink untuk kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030. Ini juga salah satu kebijakan yang penting bagi Indonesia karena dapat berkontribusi pada pengurangan emisi di Indonesia hingga 60%.

"Presiden Jokowi baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Ini adalah langkah baik untuk mulai menggunakan mekanisme harga karbon dan insentif untuk mengurangi emisi dan juga bagus untuk mempromosikan transisi energi hijau serta upaya mencapai target 2030" tambahnya lagi.

Lembaga keuangan internasional yang mengumpulkan dan mengelola dana sebesar USD130 triliun juga sangat mendukung upaya penggunaan energi bersih atau energi terbarukan dan akan mengurangi arah pembiayaan ke energi batubara. Ini menjadi penting karena peran sektor swasta sangat dibutuhkan dalam upaya mencapai ekonomi hijau.

"Jadi ini adalah waktu yang sibuk bagi Indonesia. Pemerintah terus berkoordinasi dengan kementerian juga OJK, dan KADIN untuk mendesain berbagai kebijakan yang terjangkau dan tepat." tukas Menkeu. (mr/hpy)